Regional

Bantuan Keuangan Pemprov Jabar Harus Spesifik Dalam Realisasinya

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dalam rangka konsultasi program permodalan bagi nelayan, Rabu (28/04/21). (Fotografer: M. Sidiq/Humas DPRD Jabar).

BOGOR-KITA.com, KOTA CIMAHI – Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menjadi fokus pembahasan evaluasi untuk direalisasikan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021.

Saat ini terdapat dua kategori alokasi penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, yaitu bantuan dari APBD murni dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berbentuk pinjaman.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan jika hal tersebut menjadi dasar evaluasi pihaknya dalam pembahasan Bantuan Keuangan.

“Ini menjadi masukan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021,” ucapnya saat kunjungan kerja ke Pemkot Cimahi Khususnya ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Rabu, (28/4/2021).

Baca juga  Dirjen Pendidikan Vokasi di IPB: Teaching Factory, Kunci Sukses Pendidikan Vokasi

Yunandar menyebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi adalah salah satu objek yang sedang didalami perihal bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apakah termasuk ke dalam kategori APBD murni atau Program PEN.

“Pembahasan ini terfokus pada APBD yang disampaikan Pemprov Jabar ke Pemkot Cimahi itu bentuk yang mana, apakah dari APBD murni atau yang dari pinjaman, karena konsekuensinya berbeda,” katanya.

“Kalau itu pinjaman maka dari PT SMI dari pusat harus berbentuk infrastruktur, karena tujuannnya PT. SMI itu untuk membangun infrastruktur pada saat pandemi covid, untuk mempercepat recovery dan nanti ketika sudah normal kembali perekonomian bisa lebih cepat berlari, itu tujuannya,” sebut Yunandar.

Baca juga  Atang: Keputusan Presiden Gratiskan Vaksin Sudah Tepat

Yunandar menambahkan, apabila alokasi bantuan anggaran tersebut berasal dari dana PEN dan dialokasikan dalam bentuk kegiatan lain maka sesungguhnya hal tersebut menyalahi kontrak dengan PT.SMI.

“Itu yang sedang kita cari tahu dan memang pada posisi seperti Pemkot Cimahi sebetulnya mereka tidak begitu paham ini darimana asalnya karena semua urusan itu adanya di Pemprov Jawa Barat, nah itu perlu kita dalami nanti berikutnya dengan tim BPKAD dan TAPD,” tambahnya.

Ia berharap, kedepan ada satu upaya yang spesifik terhadap penyelenggaraan pemulihan sektor kesehatan seperti perihal infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit khusus yang memfasilitasi penanganan untuk Covid-19, begitu halnya terkait ekonomi harus memiliki program yang bisa mendongkrak perekonomian. [] Hari/Humas DPRD Jabar

Baca juga  Kamu Berprestasi, Ikuti Seleksi Jalur PIN IPB University
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top