Aliansi Masyarakat Bogor Selatan Tolak Kebijakan KLH Menutup Tempat Usaha Di Puncak
BOGOR-KITA.com, CIAWI – Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak memantik aksi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Ratusan masa memenuhi simpang Gadog sambil membawa spanduk bertuliskan menolak kebijakan KLH dan lainnya terlihat membawa poster Menteri LH Hanif Faisol.
Aliansi menilai kebijakan KLH menutup usaha dan membongkar sebagian bangunan merupakan sikap arogansi.
Selain itu, kebijakan menutup tempat usaha dengan dalil menjadi penyebabnya kerusakan lingkungan juga dianggap tidak mendasar.
“Kebijakan membongkar tempat usaha tentunya akan berdampak pada pemutusan kerja, jadi bisa dibayangkan berapa tempat usaha yang ditutup, berapa jumlah karyawan yang akhirnya tidak bekerja,” kata Ketua AMBS Muksin.
Tidak hanya itu, AMBS juga menyoroti program Kehutanan Sosial yang digagas KLHK pada periode sebelumnya. Program pembagian lahan hutan seluas 600 hektar kepada 75 penerima dianggap tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Yang jelas program kementerian yang menjadi biang kerusakan lingkungan, dan program kehutanan sosial justru memicu deforestasi, hilangnya vegetasi, dan rawan erosi. Bahkan kini berujung pada pencabutan izin usaha yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Aksi demonstrasi yang digelar selepas sholat Jum’at ini menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya,
1.Evaluasi ulang kebijakan pencabutan izin usaha sepihak.
2.Membentuk tim independen untuk menyelidiki dampak program kehutanan sosial.
3.Perbaikan tata kelola kehutanan sosial agar sejalan dengan pelestarian lingkungan.
4Jaminan perlindungan ekonomi masyarakat lokal.
Sependapat dikatakan Sekretaris Jenderal AMBS, Azet Basuni. Menurutnya, kebijakan Menteri LH mengevaluasi kawasan Puncak sudah sangat tepat ditengah bencana banjir terus melanda kawasan tersebut.
Namun begitu, ia meminta Pemerintah adil dalam mengeksekusi kebijakan. Ada berapa tenaga kerja yang harus dipikirkan saat kebijakan itu dijalankan, dan apa solusinya bagi mereka yang akhirnya menganggur
“KLH jangan hanya menutup usaha tanpa solusi. Kami siap berdialog, tapi jangan sampai masyarakat lokal dikorbankan demi kebijakan yang tidak jelas,” ujar Azet..
Ia berjanji akan melakukan ahli serupa jika KLH masih melakukan hal yang sama tanpa solusi yang jelas.
“Kita akan buat aksi lebih besar lagi, jika Menteri LH masih menutup tempat usaha tanpa memikirkan nasib pekerja,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol dalam beberapa pekan kebelakang terus melakukan penindakan terhadap sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak. Bahkan, Hanif Faisol secara langsung menyaksikannya pembongkaran mandiri yang dilakukan para pelaku usaha.
Selain itu, mantan Dirjen di KLH ini juga menyegel sejumlah hotel di kawasan Puncak dengan dalil limbahnya mencemari sungai Ciliwung. Danu
