Akal-Akalan Di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024
Oleh : Lasmi Purnawati*
(*Penulis adalah Direktur Eksekutif Pena Demokrasi Indonesia)
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wacana penundaan pemilu 2024 masih terus digaungkan oleh segelintir elite partai.
Narasi yang dibangun untuk membungkus agenda politik di balik wacana tersebut adalah soal momentum perbaikan ekonomi. Argumentasinya perbaikan ekonomi diprediksi trendnya akan terjadi di tahun 2022 – 2023. Momentum perbaikan ekonomi tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pemilu. Ekonomi Indonesia sudah mengalami stagnasi selama dua tahun imbas terjadinya pandemi covid 19. Stagnasi pembangunan bukan hanya terjadi di bidang ekonomi, melainkan juga bidang sosial, politik dan pendidikan. Sementara pemilu dinilai akan menimbulkan konflik dan pembelahan di tengah masyarakat. Dampaknya akan terjadi instabilitas politik, keamanan dan ketertiban yang ujung-ujungnya juga akan mengganggu perbaikan ekonomi dan semua program pembangunan nasional.
Pasca pemilu ekonomi juga diprediksi tidak akan langsung bergerak sebab di masa transisi kekuasaan pelaku usaha akan bersikap wait and see karena adanya perubahan struktur kekuasaan yang baru. Alasan terakhir yang diangkat adalah soal perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia.
Namun argumentasi tersebut nampaknya hanyalah retorika. Para pengusung dan pendukung wacana penundaan pemilu sebetulnya hanya ingin mencari celah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan diperpanjangnya masa jabatan presiden maupun anggota legislatif. Ini hanya manuver politik alias akal-akalan segelintir elite untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Elite partai bersama kroni-kroninya sudah berhitung jika pemilu diundur selama satu atau dua tahun bisa leluasa memanfaatkan dana-dana publik atau APBN untuk memperkaya diri serta mengamankan bisnis-bisnis pengusaha lingkar kekuasaan dan kroni-kroninya.
Tidak ada kepentingan publik atau negara di balik wacana penundaan pemilu, yang ada hanya kepentingan kelompok elite partai, pengusaha, dan kelompok oportunis yang selama ini menjadi parasit di tubuh pemerintahan.
Wacana penundaan pemilu merupakan manifestasi teori pilihan rasional segelintir elite yang bersifat licik. Memperjuangkan kepentingan pragmatis oligarki dan borjuasi dengan mengorbankan kepentingan publik, bangsa dan negara.
Narasi perbaikan dan pemulihan ekonomi hanya kamuflase siasat untuk mengulur waktu. Dengan memperpanjang masa jabatan selain dapat memanfaatkan dana-dana publik atau APBN untuk memperbesar pundi-pundi kekayaan, juga bisnis pengusaha kroni penguasa pun bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga pada saatnya dana-dana sektor private bisa diharapkan untuk menggerakkan mesin politik dan mendongkrak elektabilitas calon presiden yang diusung partai.
Wacana penundaan pemilu memang digaungkan oleh parpol yang calon presidennya memiliki elektabilitas sangat rendah. Dengan elektabilitas yang hanya satu koma pastinya belum bertarung saja sudah kena mental duluan. Elite partai pengusung wacana penundaan pemilu tidak siap untuk bertarung pada pemilu 2024. Namun demikian, tentu ada juga penumpang gelap di balik wacana penundaan pemilu 2024,sehingga bukan hanya elite partai yang sudah menyatakan sikap di depan media saja menginginkan pemilu ditunda. Banyak kelompok-kelompok oportunis lain yang diam-diam mendukung di belakang layar, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada partai politik lainnya yang saat ini menjadi pendukung pemerintah mulai berhitung terhadap wacana ini jika menguntungkan.
Mewacanakan menunda pemilu sama artinya mewacanakan untuk merampas hak rakyat, merusak demokrasi dan mengkhianati UUD 1945. Rakyat berhak memilih kembali pemimpinnya setiap lima tahun sekali sebagaimana amanah konstitusi. Oleh karena itu rekomendasi penulis terutama bagi presiden Jokowi jangan pernah tergoda untuk memperpanjang masa jabatan karena yakinlah siapa pun yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024 hanya bertujuan menggerogoti pemerintahan dan negara untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, oportunis, politik jangka pendek yaitu kekayaan dan kekuasaan. []
