Ade Yasin Ajak Legislatif Sama-sama Tutup Defisit Anggaran APBD 2021 Rp794 M
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin mengajak eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama memfokuskan pada upaya menutup defisit anggaran. Menurut Ade Yasin, pada rancangan perubahan APBD masih terdapat defisit sebesar 794 miliar 19 juta rupiah. Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Senin (27/9/2021).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli. Hadir pula pada rapat tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran Anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Dalam pembahasan RAPBD perubahan nanti, diharapkan eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama memfokuskan pada upaya menutup defisit dari pengurangan belanja aparatur. Misalnya belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja cetakan, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan, serta belanja operasional aparatur lainnya,” ungkap Ade Yasin.
Ade Yasin menjelaskan, rencana penerimaan pendapatan daerah yang semula diperkirakan sebesar 6 triliun 759 miliar rupiah, diusulkan untuk ditingkatkan menjadi sebesar 7 triliun 762 miliar rupiah. Terdapat kenaikan sebesar 1 triliun 3 miliar rupiah atau 9,18% dari rencana semula. Kenaikan pendapatan daerah tersebut, diiringi oleh kenaikan pada belanja daerah, baik pada komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer.
“Dengan demikian secara kumulatif keseluruhan belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar 7 triliun 689 miliar rupiah, pada perubahan APBD diusulkan untuk ditingkatkan sebesar 1 triliun 244 miliar rupiah atau naik 16,18 %, sehingga total belanja daerah pada Perubahan APBD menjadi sebesar 8 triliun 933 miliar rupiah,” jelas dia.
Selanjutnya, Ade Yasin menerangkan, adapun kenaikan tersebut, antara lain sebagai akibat dari: pengalokasian iuran jaminan kesehatan untuk kepala desa, perangkat desa, PNSD dan tenaga OS, pengalokasian kekurangan tambahan insentif tenaga kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit, perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai, dan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.
“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah, defisit belanja daerah tersebut harus ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga pada rancangan perubahan APBD masih terdapat defisit sebesar 794 miliar 19 juta rupiah,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD, Muhamad Romli mengatakan, karena defisitnya tinggi, maka DPRD juga akan melakukan hal yang sama, yakni efisiensi pada perjalanan dinas, belanja ATK, belanja cetakan, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan, serta belanja operasional aparatur lainnya. Kita sama-sama berupaya untuk menutupi defisit anggaran.
“Kemudian, dalam pembahasan nanti, kita akan melihat dari masing-masing SKPD, anggaran kegiatan yang tidak urgent maka akan kita drop untuk menutupi defisit. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, ketemu mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, sehingga harapannya angka defisitnya menjadi nol,” kata Muhamad Romli yang merupakan politisi PPP.
Selanjutnya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap, dalam waktu tiga sampai empat hari, dalam pembahasan RAPBD perubahan ini solusinya bisa ketemu, seperti yang telah disampaikan Bupati Bogor ada beberapa anggaran yang harus didrop karena kondisinya defisit.
“Idealnya yang namanya pendapatan dan belanja harus seimbang tidak boleh sampai defisit. Semoga dalam tiga hari kedepan, dalam pembahasan bisa kita temukan mana yang masuk skala prioritas mana yang belum masuk prioritas, yang belum prioritas terpaksa kita drop dulu,” tandas Wabup Iwan. [] Hari
