DPRD Minta Pemkot Bogor Gunakan DAK Perbaiki Jembatan MA Salmun
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Kota Bogor diketahui mendapatkan jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk program infrastruktur jalan dan trotoar sebesar Rp20 miliar.
Hal itu pun mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto. Sebab dari proyeksi program DAK oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, tidak ada program untuk perbaikan Jembatan MA Salmun, di Kecamatan Bogor Tengah.
Padahal, kondisi Jembatan MA Salmun yang diketahui rusak pada bagian bawah jembatan sejak dua tahun silam, belum juga tersentuh perbaikan. Iwan pun berharap DAK dari pemerintah pusat itu bisa dialokasikan untuk perbaikan Jalan MA Salmun.
“Jembatan atau Jalan MA Salmun itu kan sudah rusak dari 2020. Belum ada penanganan apapun juga sampai saat ini. Jadi kami harap DAK yang cair tahun ini bisa digunakan dulu untuk memperbaiki jalan tersebut, mengingat jalan tersebut sangat vital keberadaannya,” ucap Iwan, Selasa (22/2/2022).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jembatan yang menyambungkan Jalan Merdeka dan Jalan Dewi Sartika (Kawasan Pasar Kebonkembang dan Stasiun Bogor) itu merupakan akses yang sering dilalui warga. Terlebih menjadi jalur perdagangan menuju Pasar Kebonkembang.
Ia juga menilai seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memfokuskan perbaikan jembatan tersebut. Jangan sampai terjadi lagi kerusakan lebih parah yang bisa merugikan warga.
“Masa mau nunggu sampai roboh dulu baru diperbaiki? Tahun lalu katanya mau nunggu anggaran provinsi dan pusat. Tapi kan nggak ada juga follow up-nya. Jadi lebih baik ini saja dulu diperbaiki,” katanya.
Apalagi, lanjut Iwan, beberapa rencana peruntukan DAK tersebut belum ada yang masuk tender. Sehingga ia berharap rencana penggunaan anggaran tersebut bisa direvisi dengan memasukan program perbaikan Jembatan MA Salmun.
Iwan pun meminta agar ada proyeksi anggaran baru dan mendorong PUPR agar sesegera mungkin melakukan tender, agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembangunan.
“Ini kan belum ada yang dilelang, harusnya masih bisa dioprek itu anggarannya, pilihlah yang prioritas. Jangan sampai juga ini ada keterlambatan pembangunan karena lelangnya lama,” tegasnya.
Tahun ini, Kota Bogor mendapatkan jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp20 miliar.
Tahun lalu, kata Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, Kota Bogor ‘hanya’ mendapat jatah DAK sebesar Rp4 miliar. Namun tahun ini, jumlah DAK yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp20 miliar.
“Tahun lalu sekitar Rp4 miliar. Sekarang sekitar Rp20 miliar,” imbuhnya.
Ia menambahkan, alokasi DAK tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan trotoar di beberapa titik di Kota Bogor.
“Untuk pembangunan jalan dan trotoar. Ploting-nya untuk jalan yakni Jalan Kayumanis-Kencana, lalu Pandu Raya sebesar Rp4,3 miliar, kemudian Cibeureum-Ciapus sebesar Rp1,9 miliar,” tandas Chusnul.
Selain itu, kata dia, untuk Jalan Bangbarung sebesar Rp2,1 miliar, Batuwulung sebesar Rp1 miliar dan pedestrian Alun-Alun Kota Bogor (Jalan Dewi Sartika) sekitar Rp1 miliar.
“Kita persiapan, begitu boleh diinput oleh BKAD untuk masukan, Kita langsung (tender). Tapi kan belum ada sign dari BKAD. Dia masih nunggu juklak-nya katanya,” tutupnya. [] Ricky
