Terima Rancangan KUA-PPAS 2022, DPRD Kota Bogor Bakal Bahas dan Evaluasi di Setiap Komisi
BOGOR-KITA.com, BOGOR -Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Paripurna secara virtual, Rabu (14/7/2021).
Pada rapat paripurna ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kota Bogor Tahun 2022, yang merupakan tahun anggaran ketiga periode kepemimpinan Bima Arya-Dedie A Rachim.
“Sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, pada 2022 diprediksi APBD masih terdampak dan fokus pada penanggulangan Covid19, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja,” ujar Bima Arya.
Wali Kota mengatakan, begitu pula APBD Kota Bogor yang fokus pada adaptif dan tanggap Covid-19. Adaptif yakni menyesuaikan pendapatan yang terdampak pandemi dan tanggap dalam penanganan Covid-19.
Ia menerangkan, target Pendapatan Daerah Kota Bogor sebesar Rp2,1 Triliun yang terdiri dari Rp1,2 Triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp858 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil.
“Terkait pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi, masih dilakukan koordinasi lanjut dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan DKI,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, sedangkan untuk target Belanja Daerah sebesar Rp 3,4 Triliun. Dimana Rp 44 Miliar direncanakan untuk anggaran kuratif dan rehabilitatif penanganan Covid-19, salah satunya berupa penyediaan fasilitas isolasi.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 ini menjelaskan, dari target belanja daerah ini, beberapa di antaranya merupakan belanja program prioritas lain.
Sebut saja pembangunan GOR Kecamatan yang terintegrasi dengan pusat kuliner sebesar Rp 18 Miliar. GOR dan pusat kuliner ini untuk mendorong aktivitas olahraga, juga untuk mendorong perekonomian warga.
Kedua, penataan Kawasan Batutulis, melalui pembebasan lahan sebesar Rp 5,3 Miliar. Dengan tujuan untuk mendorong pariwisata yang menjadi identitas Kota Bogor yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian warga.
“Ketiga melanjutkan pembangunan Masjid Agung sebesar Rp 52 Miliar. Keempat, pembebasan lahan dan pembangunan jalan R3 sebesar Rp 42 Miliar serta pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp 12 Miliar,” tuturnya.
Dari sisi pembiayaan kata dia, Pemkot Bogor akan melakukan penyertaan modal berupa saham kepada PT Bank BJB untuk pengembangan kapasitas usaha dan struktur permodalan, sehingga kedepannya diharapkan PT Bank BJB dapat mendukung implementasi transaksi digital perekonomian di Kota Bogor.
“Pemkot Bogor juga masih berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk mendukung rencana perluasan fasilitas RSUD Kota Bogor dan perbaikan jembatan Otista yang menjadi pusat persoalan kemacetan di Kota Bogor. Kami harap DPRD Kota Bogor juga dapat berkoordinasi dengan DPRD Jabar dalam mendukung permohonan bantuan tersebut, karena kebutuhan anggarannya cukup besar,” katanya
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan akan membahas draf ini dengan anggota DPRD lainnya selama beberapa waktu ke depan.
Pria yang akrab disapa JM ini juga akan membedah KUA-PPAS ini untuk memastikan beberapa program yang harusnya menjadi prioritas apakah tertuang atau tidak di dalam KUA-PPAS.
“Program seperti pemerataan pembangunan sekolah, pemerataan infrastruktur untuk penanganan banjir dan lainnya itu harus dipastikan ada di dalam KUA-PPAS,” ucap JM Kamis (15/7/2021).
Politisi partai Gerindra ini juga akan memastikan di 2022 nanti akan ada pemerataan kesehatan atau RSUD pembantu sebagai sebaran pelayanan.
“Jadi ke depan masyarakat lebih terlayani karena saat ini masih berpusat di RSUD saja,” pungkasnya. [] Ricky
