Ade Yasin Minta TAPD Coret Anggaran Yang Tidak Jelas
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor sebaiknya mencoret anggaran yang tidak jelas. Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat TAPD membahas rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kabupaten Bogor Tahun 2022 secara virtual, Kamis (15/7/2021). Hadir pada rapat tersebut Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran Kepala Dinas, serta anggota TAPD Kabupaten Bogor.
“Proses anggaran pembangunan Kabupaten Bogor telah sampai pada tahap finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kita harus tegas pak Sekda, kalau anggaran-anggaran yang tidak jelas, sebaiknya kita drop saja. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini, jadi harus kita kaji dengan benar,” ujar Ade Yasin.
Ade Yasin menambahkan, tahun 2022 adalah tahun puncak pelaksanaan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Menghadapi akhir periode, saya dengan pak Wakil Bupati ingin penganggaran yang dilakukan harus konkret dalam menyelesaikan permasalahan, serta mendukung pencapaian Pancakarsa, percepatan ekonomi daerah, indikator kinerja utama dan program-program prioritas lainnya,” ujar Ade Yasin.
“Jadi kalau anggaran tidak jelas, jangan ragu untuk didrop, pelatihan-pelatihan yang tidak ada manfaatnya didrop, kegiatan yang outputnya tidak jelas didrop. Jadi setiap dinas harus diberitahu untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang rapat yang ada di kantor masing-masing,” tambah dia.
Jangan sampai, lanjut Ade, hanya membahas anggaran untuk dinas saja, dilaksanakan di hotel, padahal kantor punya ruang rapat yang cukup representative, sehingga anggaran membengkak, anggaran-anggaran pelatihan dan lain sebagainya harus diefisienkan.
“Oleh karenanya, hari ini saya ingatkan, sebelum disampaikan kepada DPRD, banyak yang perlu dicek. Seluruh perangkat daerah harus memperhitungkan potensi pendapatan dan mengalokasikan belanja kepada yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat pada unit kerjanya masing-masing,” tandasnya. [] Hari
