Ini 4 Catatan Yusfitriadi pada HJB ke-539
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Bogor memasuki usia ke-539 pada 3 Juni 2021 besok. Apa saja hal-hal yang yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh pemerintah pada Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539?
Apa saja pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan Bupati dan Wali Kota Bogor saat ini?
Pengamat Sosial dan Politik Bogor yang juga Direktur DEEP Indonesia Yusfitriadi memberikan sejumlah catatan pada HJB ke-539. Berikut selengkapnya.
Ketika melihat usia Bogor, tentu dalam hal ini Kabupaten dan Kota Bogor, sudah sangat “berumur” artinya penataan dalam berbagai sektor harus sudah tertata dengan rapi. Walaupun tentu saja penataan sebuah wilayah tidak akan pernah menemukan kata “selesai”, karena zaman dan peradaban akan selalu mengalami perubahan.
Melihat kondisi Bogor, khususnya Kabupaten Bogor pada hari lahirnya yang ke-539, tentu banyak hal yang harus mendapatkan perhatian demi kemajuan dan perbaikan nasib masyarakat Kabupaten Bogor.
Pertama, tatakelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat tentu harus lebih ditingkatkan. Kabupaten Bogor yang luas dan populasi penduduknya terbanyak se-Indonesia, jelas harus ekstra, kreatif dan inovatif dan mendesain pola tata kelola pemerintahan.
Kedua, sektor ekonomi. Terlebih sebagai dampak covid-19, perekonomian bangsa termasuk Kabupaten Bogor “berdarah-darah”. Sehingga butuh menguatkan sektor ekonomi dengan pola kemandirian ekonomi masyarakat. Kebijakan mewujudkan kemandirian ekonomi harus lebih kuat dibandingkan dengan meningkatkan tenaga kerja. Karena selain daya tampung peluang kerja yang tidak sebanding, tenaga kerja akan membuat ketergantungan ekonomi kepada perusahaan besar. Apalagi sangat terasa pada tahun-tahun covid-19 ini. Hanya kemandirian ekonomi yang bisa menyelamatkan kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Ketiga, sektor pendidikan. Pendidikan vokasi baik di pendidikan menengah maupun perguruan tinggi harus mendapatkan support dari kebijakan pemerintah. Karena pendidikan yang berbasis vokasi inilah yang memungkinkan berpeluang menciptakan usaha-usaha yang mandiri. Tentu saja harus didukung oleh program pemerintah yang berkelanjutan. Seperti teknologi, digital, kewirausahaan, pemasaran, pariwisata dan basis-basis vokasi lainnya. Dengan pendidikan yang berbasis vokasi, pemerintah Kabupaten Bogor akan memungkinkan membangun kemandirian ekonomi berbasis desa.
Ketika pemerintah memperhatikan setiap desa membutuhkan output vokasi sesuai dengn potensi ekonomi di setiap desa. Terlebih instrumennya sudah disiapkan seperti BUMDes.
Keempat, sektor pariwisata, potensi pariwisata di Kabupaten Bogor amat sangat menarik, bahkan berpotensi marketable dibandingkan wilayah lain. Namun desain penataan dan pemetaan belum optimal. Sebetulnya ada harapan besar ketika pemerintah Kabupaten Bogor membentuk BUMD Pariwisata, namun dalam perjalanannya, BMUD tersebut mengalami disfungsi, sehingga tidak bisa diharapkan memberikan kontribusi dalam memajukan pariwisata Kabupaten Bogor. Sektor Ikonik. Sampai saat ini Kabupaten Bogor belum kuat mengangkat dan membumikan potensi ikonik Kabupaten Bogor. Sehingga kering kekhasan yang muncul dan diciptakan oleh Kabupaten Bogor. [] Hari
