BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor diminta oleh pemerintah pusat melakukan pendataan sebanyak 1,2 juta penduduk untuk menerima suntikan vaksin covid-19.
Hal ini diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin usai mengikuti rapat koordinasi targeted testing dan tracing Covid-19 di Jabodetabek dan Bali melalui video conference dari Ruang Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (13/10/2020).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan pemimpin daerah di Jabodetabek Bali ikut dalam rapat tersebut.
Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai melakukan rencana pemerintah pusat untuk melakukan vaksinasi covid-19.
Sebagai informasi terkait pengadaan vaksin, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan kerja sama dengan sejumlah pihak serta mendorong produksi vaksin merah putih. Perusahaan pembuat vaksin Sinovac, Sinopharm, dan Cansino telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin.
Ade Yasin mengungkapkan, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak 6 juta jiwa, sehingga dengan total jumlah penduduk tersebut Pemkab Bogor harus menyerahkan data sebanyak 1.2 juta jiwa atau 20 persen jumlah penduduk.
Bupati menjelaskan, data yang dimaksud untuk mendapatkan vaksin tersebut diutamakan untuk orang-orang yang sering kontak dengan orang lain.
Seperti tenaga kesehatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pelayan publik, TNI-Polri, perangkat daerah kecamatan hingga ke RT/RW akan dicatat sebagai penerima vaksin.
Meski sudah diinstruksikan untuk pendataan, tetapi Pemkab Bogor belum mendapatkan jadwal pelaksanaan vaksin hingga tempat kegiatannya.
“Sementara kita baru diminta untuk mendata,” katanya. [] Hari/Diskominfo Kabupaten Bogor
