BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Setelah 12 hari melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, lima kepala daerah di Bodebek meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sepakat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat lima kepala daerah dengan agenda evaluasi PSBB di lima daerah perbatasan DKI Jakarta atau Bodebek di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Minggu (26/4/2020) mulai pukul 17.00 WiB.
Perpanjangan itu dilatarbelakangi oleh realitas belum efektifnya pelaksanaan PSBB yang sudah berlangsung.
Untuk lebih mengefektifkan PSBB yang diperpanjang, lima kepala daerah akan menyurati Presiden Jokowi guna menyingkronkan aturan kepala daerah dan pemerintah pusat.
Lima Kepala Daerah Bodebek juga akan meminta kembali ke pemerintah pusat untuk menghentikan sementara operasional kereta api atau KRL Jabodetabek.
Dalam siaran pers yang diterima BOGOR-KITA.com, Minggu (26/4/2020) disebutkan, hasil evaluasi pelaksanaan PSBB yang sudah berlangsung dan rencana penerapan PSBB yang akan diperpanjang.
Terkait hasil evaluasi disebutkan, PSBB yang telah dilakukan di wilayah Bodebek berjalan kurang efektif, karena beberapa hal, yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Disebutkan juga bahwa PSBB di daerah perbatasan DKI Jakarta tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya harmonisasi peraturan di level kementerian, misalnya yang berkaitan dengan pembatasan moda transportasi KRL dan operasionalisasi industri.
Kebijakan PSBB dinilai masih setengah-setengah, karena muatan peraturannya masih tumpang tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian. Contoh yang terjadi misalnya, terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga Peraturan Kepala Daerah tidak berlaku.
Demikian juga dengan operasional pasar dan minimarket, diharapkan harus sama jam operasioanalnya, karena jika jam operasionalnya berbeda dikhawatirkan masyarakat akan lari ke pasar atau mini market yang masih beroperasi.
Dalam siaran pers disebutkan, lima Kepala Daerah Bodebek yang berbatasan dengan DKI Jakarta sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi.
Lima Kepala Daerah Bodebek akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB, atau paling tidak membatasi/menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL.
“Lima kepala daerah perbatasan dengan DKI akan langsung menyurati Presiden Jokowi terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik,” tulis siaran pers tersebut. [] Admin
