BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan bergaji tinggi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong penguatan peran Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam skema rantai nilai global atau GVC.
Hal tersebut disampaikan Airlangga ketika membuka peluncuran Laporan Pembangunan Dunia 2020, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurut Airlangga ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat.
Untuk itu, kata dia, pemerintah menjalankan sejumlah strategi berdasarkan program prioritas, mulai dari penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law hingga implementasi Online Single Submission versi terbaru.
“Upaya itu sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam WDR 2020 tersebut,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Pemerintah, kata dia, bertekad membuat kebijakan yang mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas dan memastikan setiap pekerja dapat meningkatkan keterampilan. Hal itu, untuk menghadapi tantangan teknologi global dan revolusi industri 4.0.
Selain itu, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara yang mengekspor barang-barang industri.
Perjanjian perdagangan juga akan dieksplorasi untuk lebih meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam GVC, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diimplementasikan pada 2021/2022.
Indonesia, kata Menko Airlangga, saat ini tengah menuju transformasi ekonomi, melalui upaya peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan percepatan pertumbuhan ekspor.
Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, kata Menko, fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi kisaran lima persen pada tahun 2019.
Menurutnya, saat ini Indonesia terus meningkatkan daya saing dan iklim investasinya dengan ditandai seluruh Credit Rating Agency mengakui Indonesia sebagai negara layak investasi dengan resiko rendah.
Terlebih lagi, Indonesia secara konsisten meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (EoDB) sejak 2015.[]ipung
