BOGOR-KITA.com, BOGOR – Polemik gelar S2 Wakil Ketua DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 Eka Whardana mendapat perhatian Wakil Sekjen DPP Golkar bidang kepartaian, Budhy Setiawan. Budhy menegaskan, gelar S2 Eka Wardhana, murni human error atau salah ketik dari DPD Golkar Jabar.
“DPP kan menerima nama yang diusulkan menjadi calon pimpinan ini kan dari daerah. DPP menerima dari DPD Jabar seperti itu ada gelar S2, dan itu sudah direvisi, itu hanya salah ketik saja,” kata Budhy usai kegiatan pendidikam politik kader Partai Golkar dalam rangka 55 tahun Partai Golkar di Hotel Sahira, Kota Bogor, Sabtu (23/11/2019).
Budhy mengaku pernah dikonfirmasi oleh Majelis Etik Partai Golkar tentang tuduhan gelar palsu kepada pimpinan DPRD Kota Bogor Eka Wardhana.
“Saya sampaikan bahwa korbit kepartaian sedang mengumpulkan informasinya untuk disampaikan ke Majelis Etik. Partai Golkar ini kan partai satu satunya yang memiliki Majelis Etik, dia bekerja tidak atas dasar aduan tetapi atas dasar Infomasi yang terjadi di media itu bisa ditindaklanjuti oleh Majelis Etik. Nah, Majelis Etik dalam hal tuduhan gelar palsu ini sudah memanggil korbit kepartaian, tinggal nanti menunggu panggilan yang lainnya,” jelasnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, Majelis Etik itu punya standar operasi kerjanya sendiri, dan keputusannya itu sifatnya rekomendasi kepada ketua umum.
“Tuduhan soal gelar palsu itu sudah ditangani oleh Majelis Etik dan sudah jelas bahwa ada kesalahan pencantuman. Jadi tinggal menunggu rekomendasi yang diserahkan ke ketua umum,” katanya.
Budhy juga menyarankan agar DPD Golkar Kota Bogor segera menggelar klarifikasi dan penyelesaian secara internal. Tentunya itu dihargai, tetapi kalau Majelis Etik apa yang sudah masuk kepada Majelis Etik pasti ada tindak lanjut.
“Mungkin DPD bisa mengupayakan adanya mediasi dan mungkin selesai. Tapi yang menjadi proses di Majelis Etik tidak berhenti di situ dan itu tetap berjalan,” ujarnya. [] Ricky
