Guru Besar IPB Soroti Pentingnya Regulasi dan Literasi untuk Ekonomi Sirkular
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ekonomi sirkular dinilai menjadi pendekatan strategis dalam reformasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berbeda dengan model linier “ambil–pakai–buang”, ekonomi sirkular mengedepankan siklus tertutup produksi dan konsumsi, dengan fokus pada pengurangan limbah, peningkatan efisiensi sumber daya alam (SDA), serta penciptaan nilai ekonomi baru dari residu.
Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Eka Intan Kumala Putri, menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi sirkular memerlukan perubahan paradigma kebijakan dari sektoral menjadi sistemik lintas sektor. Pendekatan ini, menurutnya, harus mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.
“Ekonomi sirkular sangat relevan diterapkan pada sektor strategis, seperti pengelolaan sampah, pertanian-pangan, perkebunan, dan energi,” ujar Prof Eka dalam Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah, Kamis (14/8/2025).
Ia menjelaskan, di perkotaan, pengelolaan sampah dapat menjadi pintu masuk sirkularitas. Pada sektor pertanian, biomassa dan residu pertanian dapat diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau bioenergi melalui konsep zero waste farming system. Sementara di sektor energi, limbah biomassa, sampah organik, hingga sludge dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berpotensi dijadikan bahan bakar.
Prof. Eka juga memaparkan lima rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Pertama, regulasi dan insentif berbasis sirkularitas, meliputi kerangka hukum, standar produk ramah lingkungan, serta keringanan pajak bagi pelaku usaha yang mengadopsi prinsip sirkular.
Kedua, integrasi sirkularitas dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan peraturan perundangan di bidang energi, pengelolaan sampah, serta perlindungan lingkungan hidup.
Ketiga, penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui dukungan riset, pengembangan biomaterial, dan digitalisasi rantai pasok. Keempat, kebijakan pendidikan dan literasi sirkular dengan memasukkan materi ekonomi sirkular dalam pendidikan formal maupun non-formal.
Kelima, kolaborasi multi-pihak dan tata kelola partisipatif yang melibatkan kementerian/lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas.
“Dengan integrasi lintas sektor, kebijakan ekonomi sirkular dapat mewujudkan legitimasi lingkungan sebagai kekuatan pembangunan, bukan sekadar respons ekologis. Konvergensi efisiensi SDA dan transformasi industri akan menciptakan ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya. [] Ricky
