Kabupaten Bogor Raih WTP BPK, Momentum Naikkan Kepercayaan Publik
Oleh: Yusfitriadi
Apresiasi dan bangga Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan oleh BPK Jawa Barat yang diumumkan Senin 26 Mei 2025.
Tentu bagi pemerintah kabupaten Bogor periode ini predikat WTP ini sangat berarti dan mempunyai nilai strategis. Sangat berarti, dimana predikat WTP ini merupakan WTP yang ke 8, setelah 3 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bogor harus mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sangat Strategis, dimana predikat ini diberikan oleh BPK beberapa hari sebelum tepat 100 hari kerja perintahan kabupaten Bogor dipimpin oleh Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Hal ini penting, karena predikat WTP ini diharapkan akan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dalam tatakelola pemerintahan di bidang keuangan.
Namun tentu saja, tidak boleh berhenti dengan predikat ini. Karena terkadang predikat yang diberikan oleh BPK terkadang hasil audit yang hanya bersifat administratif, bukan bersifat faktual.
Dimana predikat tersebut, belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bogor. Oleh karena itu, awal yang baik ini pada pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi dijadikan sebuah momentum untuk mendekatkan kesenjangan masalah dalam pengelolaan keuangan. Agar tidak terlalu jauh secara adminitratif dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Upaya mendekatkan kesenjangan tersebut diantaranya dengan beberapa langkah.
Pertama, Membangun komitmen tatakelola keuangan yang baik dan bersih. Tentu komitmen ini tidak hanya menjadi “narasi pidato” namun harus menjadi spirit dan aksi nyata. Termasuk penguatan pengawasan secara melekat dan sustainable.
Kedua, transparansi dan akuntabel. Salah satu bentuk kongkrit yang mampu menjaga tatakelola keuangan yang baik dan bersih diataranya keterbukaan dan ketepatan sasaran serta pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh semua pihak.
Dengan transparansi ini, publik akan ikut membatu dalam mengawal pertanggungjawaban tatakelola keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor. Ketiga, Reward and Punishment. Bagi siapa saja, dinas dan unit manapun yang bersil menjaga marwah kabupaten bogor dengan menata keuangan secara baik, maka pemerintah layak memberikan penghargaan dalam bentuk apapun. Begitupun bagi aparatur pemerintah manapun di lingkungan kabupaten bogor yang tidak bai dalam menatakelola keuangan makan pemerintah melalui bupati bogor harus mampu memberikan punishment (hukuman). Tentu hukuman ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Keempat, Menguatkan fungsi Pengawasan. Baik bupati maupun wakil bupati, lembaga legislatif dan inspektorat harus lebih menguatkan pengawasanya. Karena kehadiran fungsi pengawasan yang melekat akan sangat membantu dalan mencegah terjadinya beebagai malpraktek dalam tatajelola keuangan di pemerintah daerah kabupaten bogor. Kelima, Audit Eksternal. Untuk membuat second opinion dan bahan penilaian yang lebih konprehensif, bila perlu pemerintah kabupaten bogor meminta pihak eksternal untuk mengukur melalui audit dan penelitian yang melibatkan pihak eksternal.
