BOGOR-KITA.com – Mengejar target menuju Bogor Kota Sehat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mendaftarkan Puskesmas Cipaku untuk melakukan akreditasi. Sebab, Puskesmas Cipaku dianggap sudah memenuhi standar kelengkapan administrasi dan juga memiliki kelebihan dibanding puskesmas lainnya yakni memiliki pelayanan Poned (Pelayanan Obsetri dan Neonatal Emergensi Dasar) atau pelayanan kegawatdaruratan para ibu hamil dan bayi hingga masalah kandungan dalam program “Si Jari emas”. Hal tersebut yang membuat Dinkes dan Puskesmas Cipaku percaya diri dapat meraih predikat paripurna.
“Melihat dari pengalaman yang lalu, kami menargetnya Puskesmas Cipaku bisa memperoleh nilai akreditasi paripurna,” ujar Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah usai Pra Survey Akreditasi di Hotel Permata, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (22/3/2017).
Rubaeah mengatakan, Puskesmas Cipaku dinilai sudah siap untuk akreditasi, terlihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarananya yang juga sudah dipersiapkan dengan baik. Pasalnya, di dalam penilaian akreditasi, tim survei dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama tiga hari ke depan (Kamis – Sabtu) akan menilai kesesuaian antara dokumen, administrasi, kelengkapan, pelayanan hingga wawancara dengan camat, lurah dan masyarakat.
“Kalau dilihat dari persyaratannya dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
Ia menekankan, makna dari akreditasi ini bukan hanya sekadar mendapatkan selembar kertas atau nilai saja, melainkan harus diperlihatkan dan dipertahankan sebagai motivasi bagi petugas kesehatan untuk terus melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada puskesmas dapat meningkat dan puskesmas dapat bersaing dengan klinik swasta lainnya.
“Kalau sudah terakreditasi kan lebih percaya diri dan pelayanannya harus semakin ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepakat kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Semangat tersebut juga ditunjukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadikan Bogor kota sehat 2019. Ade menambahkan, puskesmas sebagai pusat pelayanan pertama yang juga bersinergi dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus bisa meningkatkan kualitas pelayanannya agar terukur kaitan dengan pelayanan, administrasi, sarana prasarana dan fasilitas perlu dilakukan akreditasi, sekalipun secara kasat mata sudah terlihat baik.
“Sejauh ini tidak banyak keluhan warga terkait pelayanan puskesmas, malah sekarang puskesmas lebih laku dibandingkan rumah sakit,” pungkasnya. [] Admin
