Kab. Bogor

4 Desa di Gunungsindur Sudah Bentuk Panitia Pilkades

BOGOR-KITA.com, GUNUNGSINDUR – Pemkab Bogor berencana menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 15 November 2020 mendatang. Persiapan pilkades pun mulai tampak di beberapa desa.

Di Kecamatan Gunungsindur, ada empat desa yang akan menggelar pilkades serentak yaitu Desa Padirenan, Cidokom, Pengasinan dan Jampang. Menurut Camat Gunung Sindur, Yodi MS Ermaya, di empat desa tersebut saat ini sudah terbentuk panitia pemilihan kepala desa. “Mulai besok saya akan keliling menemui panitia pilkades, guna diskusi dan tukar pendapat (sharing) terkait persiapan – persiapan yang perlu dilakukan,” ungkap Yodie MS Ermaya saat ditemui media ini, Senin (10/8/2020).

Dia menambahkan, secara regulasi, pelaksanaan pilkades tahun ini teknisnya masih menggunakan Perbup Bogor seperti pilkades sebelumnya. Di antaranya terkait persyaratan pendidikan bakal calon kepala desa (balon kades) minimal berijazah SMP/sederajat yang dibuktikan dengan legalisir sekolah. Lalu kesehatan harus mendapatkan hasil general check up dari rumah sakit yang ditunjuk panitia Pilkades Kabupaten dan memiliki hasil laboratorium tes narkoba. “Kami imbau para bakal calon kades nantinya, mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan panitia pilkades,” ujarnya.

Baca juga  Kapolsek : Stok Minyak Goreng di Gunungsindur Aman

Sementara Ummi Wahyuni, Ketua KPUD Kabupaten Bogor ihwal rencana penyelenggaraan pilkades di masa pandemi ini mengungkapkan, pihaknya dalam rapat persiapan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bogor, selalu memberikan masukan dan mengingatkan kembali beberapa hal dalam pelaksanaan kontestasi politik desa di saat pandemi Covid-19. “Pelaksanaan pilkada/pilkades di saat pandemi sangatlah berisiko apabila tidak dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Kami selalu mengingatkan pentingnya penggunaan APD baik oleh penyelenggara maupun pemilih serta protokol kesehatan baik saat pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara,” ujarnya.

KPUD Kabupaten Bogor , sambung Ummi, juga menyarankan agar Pemkab Bogor terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan melibatkan langsung gugus tugas percepatan penanganan Covid (GTPPC) 19 dalam pelaksanaan pilkades tersebut. “Termasuk mengingatkan kembali agar pelaksanaan pilkades jangan sampai menjadi klaster baru yang membuat rasa kekhawatiran masyarakat dan mengganggu kondusifitas wilayah,” ujarnya. [] Fahry

Baca juga  Webinar Milenial IPB: Kiat Sukses dari Orang Sukses
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top