Wakil Ketua DPRD Sebut Pemkab Bogor Tak Matang Siapkan Pencairan ADD
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi menilai Pemkab Bogor tidak mempersiapkan dengan matang hingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) turun ke desa.
Menurutnya, apapun ceritanya isi perut aparatur desa itu harus diperhatikan. Ia menyebut pemkab seharusnya lebih awal komunikasi dengan kementerian.
“Kan republik bumi tegar beriman ini bukan baru kemarin lahir, kan pergeseran anggaran itu bukan pertama, kalau dikomunikasikan lebih awal saya kira tidak terjadi seperti ini,” ujar Wawan Hikal Kurdi kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).
Keterlambatan ini, kata dia, tak lain karena persiapan dari pemerintah yang tidak matang.
“Mau itu Bupati nya definitif atau Plt, Pemerintah yang membindangi harusnya lebih matang, konsultasi lebih awal,” tegasnya.
Terkait ini, ia ingin diadakan rapat dengar pendapat. Namun itu tergantung pimpinan. “Saya sih ingin rapat dengar pendapat,” ucapnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldy Yushab menjelaskan, saat ini terkait Anggaran Dana Desa (ADD) masih proses di Kementerian Dalam Negeri.
“Setiap hari prosesnya kita monitor terus, itu sudah satu .inggu, dan hari ini informasi yang kita dapat besok kita disuruh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Renaldi.
Keterlambatan ADD diterima desa ini karena situasi Kabupaten Bogor yang saat ini dipimpin Plt Bupati.
“Berbeda di saat kepemimpinan sebelumnya dimana Perbup itu kewenangannya Bupati, Nah pada saat bukan Bupati berarti ada rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh provinsi dan kementerian,” ucapnya.
Rekomendasi itu, kata dia, sebenarnya tidak menjadi apa-apa bukan masalah hanya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Kemendagri ingin mengkomparasi Perbup ADD tahun kemarin dan tahun ini apa yang beda.
“Mungkin dari sisi pengawasan saja, supaya misalnya ada kesamaan, kebijakannya masih linier dengan kebijakan pusat, itu saja sih sebenarnya,” terangnya.
Bahkan, soal anggaran tahun ini ada peningkatan ADD diantaranya penambahan Operasional posyandu dan kader posyandu untuk menurunkan Stunting.
“Tahun Kemarin Rp 260 miliar, insyaallah tahun ini sampai Rp 300 miliar,” tandasnya. [] Danu
