BOGOR-KITA.com – Menjelang datangnya Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Asisten Pemerintahan melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bogor di ruang Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor, Senin (7/8/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan Kota Bogor Hanafi menjelaskan, beberapa kendala yang masih ditemui dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bogor salah satunya adalah kurangnya dokumen pendukung.
“Jadi ketika kita sudah melaksanakan program yang kita jalani harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Untuk itu diharapkan kerjasama dan komunikasinya dalam penyediaan dokumen pendukung dari kegiatan yang terlaksana. Untuk kegiatan yang tidak terlaksana diharapkan adanya laporan keterangan karena terkendala bukan karena disengaja,” kata Hanafi saat membuka rapat koordinasi.
Adapun dokumen pendukung yang dimaksud adalah data-data yang mendasari perolehan capaian kinerja pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bogor M.Taufik dalam paparannya menjelaskan, prestasi yang diraih Kota Bogor dalam tiga tahun terakhir terkait LPPD yang diantaranya EKPPD 2014 terhadap LPPD tahun 2013 yang memperoleh peringkat 50 nasional dengan skor 2.6329 (status tinggi), selanjutnya EKPPD 2015 terhadap LPPD 2014 peroleh peringkat 14 nasional dan memperoleh penghargaan apresiasi dari pemerintah pusat atas pemerintah daerah berkinerja sangat tinggi dengan skor 3.0567 (status sangat tinggi).
“Sedangkan untuk EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015, Kota Bogor memperoleh peringkat 17 nasional dengan skor 3.1954 (status sangat tinggi), untuk tingkat provinsi Jawa Barat kita menempati posisi ke-7,” jelasnya. []Admin
