Penertiban PKL Kawasan Puncak Harus Dilanjutkan
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak belum lama ini gagal dilaksanakan. Isu politik dalam penundaan penertiban tersebut mengemuka.
Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta relokasi Pedagang Kaki Lima ( PKL) di kawasan Puncak agar segera dilakukan. Relokasi PKL itu salah satu bentuk keseriusan Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menata kawasan Puncak Bogor.
“Ya harus direlokasi, 70 persen pedagang sudah ambil kunci kok. Kemarin ditunda oke lah. Tapi tetap harus direlokasi, jangan ditunda-tunda lagi,” ujar Iwan Setiawan kepada wartawan baru-baru ini.
Iwan pun menyebut ada isu bahwa penundaan relokasi PKL kemarin karena ada unsur politik, tapi dia membantahnya.
“Jika berbicara politik tidak akan selesai,” ucapnya.
Sebelumnya, penertiban ratusan PKL itu direncanakan akan digelar pada tanggal 9 Oktober sampai 12 Oktober.
Kemudian, Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bogor mengadakan rapat terkait penertiban PKL dikarenakan ada yang perlu dievaluasi , munculnya sertifikat tanah yang dimiliki beberapa pedagang.
Sementara, Kepala Satpol-PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengungkapkan, dari hasil rapat para pimpinan Muspida, mengedepankan kepentingan bersama.
“Penataan PKL perlu dievaluasi ulang. Didalami, sehingga meminimalisir permasalahan yang akan muncul,”ujar Cecep Imam kepada wartawan.
Meski demikian, lanjut dia, untuk waktu penertiban PKL Puncak belum bisa dipastikan.
“Ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, kalau sudah kondusif akan dilakukan penertiban akan dilakukan pembahasan ulang,” ujarnya.
“Sekarang itu dari polres menurunkan Intel, Kasatreskrim, dari kodim dan lainnya semua bergerak. Jadi intinya penundaan itu untuk kebaikan pemerintah kabupaten Bogor. Jangan sampai ditunggangi dipasak menjelang pemilu seolah pembongkaran tersebut ditunggangi orang yang punya kepentingan politik,” tandasnya. [] Danu
