Pemprov Jabar Batal Ambil Alih RSUD Kota Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor melanjutkan agenda rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 bersama pihak RSUD Kota Bogor, Selasa (30/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD membahas secara detail usulan anggaran RSUD Kota Bogor, termasuk persoalan terkini seperti beban utang yang diperkirakan mencapai Rp117 miliar hingga akhir tahun serta wacana pengambilalihan pengelolaan RSUD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait isu pengambilalihan pengelolaan RSUD Kota Bogor oleh Pemprov Jabar tidak akan ditindaklanjuti
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyampaikan hasil rapat memutuskan agar RSUD melakukan perhitungan ulang terhadap struktur belanja. Hal ini lantaran proyeksi pendapatan diperkirakan menurun sekitar Rp8 miliar pada tahun mendatang.
“Kami meminta agar struktur belanja dihitung lagi agar sesuai dengan kebutuhan dan menjawab persoalan yang ada, terutama penyelesaian pembayaran utang,” kata Rusli.
Rusli juga memastikan isu pengambilalihan pengelolaan RSUD Kota Bogor oleh Pemprov Jabar tidak akan ditindaklanjuti. Kepastian itu, kata dia, diperoleh dari hasil konfirmasi Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
“Mekanismenya panjang dan rumit. Sehingga pihak Dinkes Jabar memastikan isu tersebut tidak akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam sepekan ini, Banggar DPRD Kota Bogor dijadwalkan melanjutkan rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama seluruh dinas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang masuk ke Rencana APBD 2026 sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan RPJMD Kota Bogor. [] Ricky
