Pemkot Bogor Perkuat Transparansi Belanja Lewat Kontrak Payung ATK
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menandatangani kontrak payung konsolidasi pengadaan kertas dan alat tulis kantor (ATK) melalui katalog elektronik. Kegiatan tersebut berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (9/1/2026).
Penandatanganan kontrak payung ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kepastian serta transparansi belanja daerah.
Selain itu, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Bogor dalam memperkuat efisiensi dan pengendalian anggaran melalui inovasi pengadaan barang dan jasa berbasis digital.
Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan bahwa kontrak payung konsolidasi ATK bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari transformasi sistem pengadaan pemerintah daerah.
“Penandatanganan kontrak hari ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud transformasi digital pengadaan melalui pemanfaatan katalog elektronik lokal. Melalui konsolidasi ini, Pemkot Bogor berupaya menyatukan kebutuhan perangkat daerah dengan pengendalian belanja yang lebih baik sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Denny kepada wartawan.
Denny menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor untuk memprioritaskan belanja ATK melalui penyedia yang telah ditetapkan dalam kontrak payung. Ia menegaskan, pengadaan ATK di luar kontrak payung tidak diperkenankan.
“Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kebijakan, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas belanja daerah. Saya juga meminta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memastikan setiap transaksi belanja ATK dilaksanakan sesuai ruang lingkup, spesifikasi, harga, dan ketentuan dalam kontrak payung, serta didukung administrasi pengadaan yang tertib dan lengkap,” paparnya.
Ia juga meminta komitmen penuh dari para penyedia terhadap kualitas barang, ketepatan distribusi, dan pelayanan profesional agar pelayanan publik di Kota Bogor tidak terganggu akibat kendala ketersediaan ATK.
“Saya berharap pendampingan, monitoring, dan evaluasi terus dilakukan terhadap pelaksanaan kontrak payung ini, dengan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan penyedia. Dengan demikian, belanja daerah menjadi lebih efektif, efisien, terukur, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi, menyampaikan bahwa pengadaan konsolidasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan inventarisasi agar pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Melalui konsolidasi ini, pemerintah juga memberi ruang dan kesempatan kepada para penyedia jasa, khususnya UMKM,” ujarnya.
Hanafi menjelaskan, kontrak payung konsolidasi ATK tersebut melibatkan empat penyedia jasa yang ditetapkan melalui mekanisme pengadaan konsolidasi. Ke depan, kebijakan ini akan diperluas ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor.
“Dengan sistem ini, harga dan spesifikasi ATK di setiap SKPD diharapkan seragam dan terpantau, sehingga tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan antarperangkat daerah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menyatakan bahwa konsolidasi pengadaan ini merupakan dukungan nyata Pemkot Bogor terhadap penguatan UMKM dan pengusaha lokal.
“Melalui konsolidasi ini, pelaku UMKM diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas, pasti, dan berkeadilan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong pemanfaatan produk dalam negeri serta pemenuhan ketentuan minimal 30 persen belanja melalui UMK,” ungkap Lia.
Ia menambahkan, penggabungan kebutuhan antarperangkat daerah memungkinkan pemerintah memperoleh harga yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi pengadaan yang bersifat parsial dan berulang.
“Dengan demikian, diharapkan terjadi penyeragaman harga dan spesifikasi pengadaan kertas dan ATK di seluruh perangkat daerah, serta meningkatkan kepastian dan transparansi belanja,” tegasnya. [] Ricky
