Pemkab Bogor Kejar Target Zero HIV/AIDS pada 2030
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Drg. Mike Kaltarina mengungkapkan target zero kasus HIV-AIDS pada tahun 2030 terus dilakukan sejumlah pihak.
Dalam beberapa tahun munculnya angka kasus HIV AIDS yang terus bertambah menandakan banyaknya pasien ODHA (orang dengan HIV/AIDS) berhasil ditemukan.
“Angka kasus yang terus bertambah bukan berarti buruk, tapi ini menandakan banyak orang yang ternyata ditemukan dalam kondisi terkena HIV,” ujar Drg. Mike Kaltarina kepada wartawan belum lama ini.
Saat ini, sejumlah Puskesmas di Kabupaten Bogor sudah bisa melayani tes HIV-AIDS, dan juga bisa mengakses Obat anti-retroviral (ARV) bagi pasien ODHA.
“Masalahnya HIV AIDS seperti fenomena gunung es. Kalau jumlah yang terdata sekarang banyak berarti metode pelacakannya sekarang ini lebih bagus. Kami tidak bisa bekerja sendirian, ada lembaga yang membantu seperti Lekas Bogor,” ucapnya.
Sementara Kepala Sekretariat KPA Kabupaten Bogor Sugara,SE menyebutkan, saat ini HIV-AIDS memang telah menginfeksi usia produktif. Hal itu berdasarkan temuan dari kawan-kawan di lembaga swadaya masyarakat.
“Ironis memang, tapi ini perlu kerjasama semua pihak terutama orang tua dan lingkungan sekitar, sebab di era digitalisasi ini semua bisa dalam satu genggaman, jadi pastikan terkontrol,” terangnya.
Upaya dari pemerintah dan lembaga lainnya sendiri terus berjalan seperti meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan remaja.
Kemudian upaya lainnya adalah meningkatnya keberpihakan dan kesetaraan dalam menyediakan layanan pencegahan, tes, dan pengobatan HIV-AIDS berkualitas untuk semua orang. Namun meningkatnya penggerakan sumber daya dalam mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia
Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Adang Mulyana mengungkapkan, target zero 2030 dmesti tercapai karena infeksi HIV masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional.
Kasus HIV di kawasan Asia Tenggara menyumbang 10 persen dari total beban HIV di seluruh dunia.
Di Indonesia, prevalensi HIV di sebagian besar wilayah adalah 0,2 persen, sementara di Papua dan Papua Barat mencapai 1,8 persen
Dengan begitu, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV-AIDS di dunia, termasuk di Indonesia.
Dari keterangan KPA, secara global epidemi HIV mengalami penurunan sekitar 33 persen sejak tahun 2001, sehingga pada tahun 2012 diperkirakan terjadi sekitar 2.3 juta infeksi baru pada dewasa dan anak.
Lalu, kematian yang dikaitkan dengan AIDS menurun sampai 30 persen sejak 2005 karena peningkatan akses pengobatan ARV, termasuk kematian yang dikaitkan dengan TBC, juga menurun sampai 30 perssn sejak 2004.
Kematian terkait AIDS menurun dari puncaknya pada tahun 2004 dengan 1.7 juta kematian terkait AIDS per tahun menjadi 770 ribu kematian terkait AIDS pada tahun 2016.
Terjadinya penurunan infeksi baru HIV dan kematian terkait AIDS tercatat sebagai dampak akselerasi pengendalian yang berfokus pada intervensi pencegahan dan ekspansi berskala besar terapi anti retroviral.
Namun demikian disadari bahwa penurunan infeksi baru dan kematian ini masih belum mencapai target penurunan yang diharapkan. Terjadinya Pandemi COVID-19 sejak 2020 telah nyata memperlambat upaya eliminasi HIV-AIDS tahun 2030. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, tercatat tidak banyak kemajuan berarti yang didapat di banyak negara. Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia berupaya mencapai Ending AIDS pada tahun 2030.
Upaya pengendalian dilakukan dengan menerapkan strategi promosi kesehatan, pencegahan, penemuan kasus, dan penanganan kasus, didukung berjalannya transformasi kesehatan,termasuk penguatan layanan primer, pencapaian cakupan kesehatan semesta, dan pelibatan masyarakat/komunitas. Tantangan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia cukup besar. antara lain upaya pencegahan yang belum optimal, retensi pengobatan ARV yang rendah, masih dirasakannya ketidaksetaraan dalam layanan HIV khususnya pada perempuan, anak, dan remaja, serta masih dirasakannya stigma dan diskriminasi.
Diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, akademisi/praktisi, masyarakat, swasta, dan media. [] Danu
