BOGOR-KITA.com – Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor H. Najamudin, M.Pdl., satu suara dengan Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Kota Bogor (FKHK2) yang menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD, Kamis (20/9/2018).
Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor ini mengatakan, persoalan yang disuarakan oleh ratusan guru honorer K2 Kota Bogor adalah masalah nasional dan Najamudin juga sudah pernah menanyakan masalah ini ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenpan-RB.
“Disampaikan kementrian RB waktu itu bahwa dibuka semua kebutuhan guru PNS di Kota Bogor masih banyak lebih dari 920 sementara di Kota Bogor ada 498 guru honorer K2 yang tidak dilirik,” jelasnya.
Menurut Najamuddin yang menyandang gelar magister pendidikan, seharusnya para guru honorer ini bisa langsung mendapatkan gelar PNS karena mereka sudah berpengalaman dan memiliki hak serta kelayakan.
“Kalau ujian kompetensi dan sebagainya saya yakin mereka lebih mengerti dan lebih bisa untuk memberikan pengajaran di sekolah,” tegasnya kepada awak media seusai audiensi di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor.
Najamudin berharap suara ratusan guru honorer K2 di Kota Bogor bisa terngiang sampai ke pusat.
Sebelumnya, atau Kamis (20/9/2018) pagi, ratusan guru honorer yang tergabung di Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Kota Bogor (FKHK2) menyambangi Gedung DPRD untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya tes CPNS Umum 2018, Kamis (20/9/2018).
Sebanyak 498 orang yang terdaftar di FKHK2 menentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 mengatur syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018. Selain itu, pelamar tersebut harus aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang. [] Fadil
