BOGOR-KITA.com, CISEENG – Meski sudah terdata sejak tahun 2018 masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.
“Di Kecamatan Ciseeng, total KPM reguler berjumlah 4.733. Sedangkan rata – rata realisasi ada 4.340. Jadi masih ada sekitar 285 KPM yang belum menerima bansos tersebut,” ungkap Mahmur Memes, Ketua TKSK Kecamatan Ciseeng pada media ini, Minggu (13/9/2020).
Pria yang akrab disapa Amung ini menambahkan, untuk BPNT perluasan dengan kartu Bank Mandiri, ada sekitar 1.738 KPM dan yang terealisasi ada 1.733 KPM. “Tapi untuk bulan sekarang mudah – mudahan dapat bertambah. Masih menunggu laporan penyaluran yang realisasi pada bulan ini,” harapnya.
Amung menambahkan, untuk realisasi bansos BPNT perluasan dengan kartu khusus Bank Mandiri memang relatif lebih sedikit yang masih bermasalah. “Di Kecamatan Ciseeng untuk bansos bagi KPM yang data perluasan, alhamdulillah belum ada masalah. Cuma ada sekitar 100 kartu yang belum dibagikan dan bisa diambil karena perbaikan data, misalnya KPM sudah meninggal, beda nomor NIK, pindah alamat atau alamat tidak ditemukan,” tutupnya.
Hal senada diungkapkan Lukman Hamid, selaku Ketua TKSK Kemang. Menurutnya, hingga saat ini masih ada ratusan KPM yang belum menerima bantuan pangan non tunai dengan beragam kendala, terutama KPM reguler pemegang kartu khusus di Bank BNI. Beberapa kendala di antaranya, kartu tidak ada saldo, perbedaan nomor NIK dan lainnya. “Sementara untuk para KPM program perluasan Bank Mandiri sebagian besar sudah terealisasi. Namun kabar gembiranya, saat ini Bank BNI cabang, diberi kewenangan untuk melakukan verval data. Semoga saja para KPM yang belum dapat BPNT, bisa segera mendapatkan bantuan sosial tersebut,” harapnya.
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI, mulai disalurkan kembali. Seperti diketahui, target sasaran program ini adalah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan taraf kehidupan pra sejahtera.
Sementara untuk pendataan KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola lintas instansi sosial kota/kabupaten, provinsi dan pusat. Penyaluran bansos BPNT dilakukan setiap bulan dengan mengunakan sistem kartu khusus dari BNI untuk KPM Reguler dan kartu khusus Bank Mandiri untuk KPM Perluasan.
Distribusi bansos dikerjasamakan dengan agen resmi di suatu wilayah desa (E-Warong) yang sebelumnya telah ditunjuk menjadi tempat para KPM melakukan penukaran kartu bansos dengan jenis komoditi barang yang telah ditentukan, seperti beras, telur, buah, sayur mayur dan kacang hijau. Barang – barang tersebut berasal dari para suplier (penyalur barang) yang secara rutin mengirimkannya secara langsung ke e-warong (agen penyalur ke KPM). [] Fahry
