Kunjungi Pasar Jambu Dua Bogor, Achmad Ru’yat Pastikan Mayoritas Produk Pangan Masih Segar
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat menyampaikan bahwa sebagian besar produk makanan yang dijual di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, masih dalam kondisi relatif segar.
Hal itu dikatakan Ru’yat usai melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IX ke Pasar Jambu Dua, Rabu (11/3/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan pangan di pasar tradisional sekaligus memperkuat pengawasan terhadap program makanan bergizi.
Dalam kegiatan tersebut, juga melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bogor untuk melakukan pemantauan langsung terhadap berbagai produk pangan yang dijual pedagang.
“Kehadiran BPOM ini untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di masyarakat benar-benar aman untuk dikonsumsi,” ujar Ru’yat
Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, mayoritas produk pangan seperti daging, ayam, sayuran, buah-buahan, dan ikan dinilai masih dalam kondisi segar.
“Mayoritas makanan yang dijual seperti daging, ayam, sayur, buah hingga ikan relatif segar,” jelasnya.
Meski begitu, tim pengawas tetap mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan lanjutan. Beberapa sampel yang diuji antara lain cumi-cumi, ikan kembung, serta udang kecil.
“Sampel-sampel itu saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Intinya masyarakat harus memastikan mengonsumsi makanan yang aman,” katanya.
Selain itu, Ru’yat juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Menurutnya, ketersediaan stok pangan perlu diantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.
“Stok supply demand barang harus diantisipasi sampai Lebaran minimal tersedia dengan baik. Kalau terjadi kelangkaan, harga pasti naik karena berlaku hukum ekonomi supply dan demand,” ucapnya.
Ia juga menyinggung pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait produk dalam program makanan bergizi gratis (MBG), menyusul dugaan keracunan makanan dalam program MBG di lingkungan sekolah beberapa waktu lalu.
Ru’yat menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki sertifikat kelayakan higienis dan sanitasi (SLHS) agar makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar aman.
Ia berharap pengawasan pangan dapat semakin diperkuat dan mendorong kerja sama lintas lembaga dalam pengawasan program makanan bergizi.
“Saya berharap ada MoU antara Badan Gizi Nasional dan BPOM Indonesia agar pelaksanaan tugas pengawasan terhadap operasional SPPG bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. [] Ricky
