BOGOR-KITA.com – Diskusi antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) yang berlangsung di Terminal Baranangsiang masih belum menemukan titik temu. Pasalnya KPTB tetap menolak jika pembanguna Terminal Baranangsiang ditambahkan dengan bangunan mall dan hotel.
Penambahan bangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan terminal, menurut KPTB, akan membuat komunitas Terminal Baranangsiang seperti pengasong, pedagang, pengamen dan lainnya akan kehilangan mata pencaharian, karena tidak diperbolehkan berdagang.
Namun kepala Kepala BPTJ Bambang Prihartono, tidak opercaya dengan penolakan itu. Persoalannya adalah persoalan komunikasi.
Bambang Prihartono mengemukakan, phaknya juga tidak ingin orang-orang yang selama ini mencari nafkah di Baranangsiang jadi terganggu jika terminal dimodernisasi.
“Saya tidak ingin masyarakat yang selama ini berbisnis di sini atau melakukan sesuatu di sini terganggu. Pembangunan ini kan untuk masyarakat, pembangunan itu bukan untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi buat masyarakat. Pembangunan itu sukses apabila masyarakatnya merasa sukses,” kata Bambang, di Bogor, Selasa (28/8/2018).
Oleh sebab itu, lanjut Bambang, BPTJ ingin mengubah wajah terminal dengan segala aspek sosial. “Jadi, kita tidak bicara masalah fisik saja, melainkan juga aspek sosialnya. Karena itu kita perlu melakukan dialog dialog. Semua orang ingin maju, karena perlu ada semacam wawasan kepada masyarakat. Kalau terminal menjadi maju, mereka seperti apa, ini perlu kita gambarkan, kalau mereka tidak tahu, wajar mereka was was,” jelasnya
Bambang juga menuturkan bahwa sebenarnya kekhawatiran masyarakat jika Terminal Baranangsiang lebih karena belum mengetahui perubahanannya seperti apa.
“Mengenai pendapatan komunitas Baranangsiang, ini yang perlu kita luruskan. Semua tidak ada kendala. Oleh sebab itu sesungguhnya mereka welcome tetapi mereka ingin tahu dulu seperti apa perubahannya,” jelasnya
Menurut Bambang penolakan bukan berarti tidak setuju tetapi itu adalah sebuah penilaian yang harus dikoreksi. “Penolakan mereka ini ada alasannya. Oleh sebab itu, kami harus memperbaiki terutama masalah komunikasi, mereka sebenarnya positif, ini tugas pemerintah bagaimana bisa meyakinkan mereka,” pungkasnya. [] Fadil
