Komisi V DPR RI Rekomendasikan 2 Solusi Atasi Dampak Tambang Parungpanjang, Yakin Terlaksana?
BOGOR-KITA.com, PARUNGPANJANG – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Jum’at (15/3/2024).
Kunker spesifik tersebut dilakukan guna meninjau secara langsung kondisi ruas jalan Parungpanjang yang rusak parah dan dikeluhkan warga masyarakat saat audiensi ke Komisi V DPR RI sebelumnya.
“Kunjungan kerja spesifik ini khusus untuk melihat kondisi jalan yang rusak. ini sebagai tindak lanjut hasil audiensi paguyuban warga di sini yang datang ke Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu dan mengeluhkan jalan yang rusak,” ujar Muhamad Iqbal SE, M.Com, Ketua Tim Kunfik Komisi V DPR RI.
Ia mengungkapkan, dari hasil peninjauan langsung Komisi V di lapangan, kondisi jalan di Parungpanjang memang rusak parah dan sebagian besar kerusakan jalan tersebut disebabkan adanya lalu lalang kendaraan angkutan tambang.
“Panjang jalan nya kalau tidak salah 22 kilometer dan ada 11 kilometer rusak parah dan sebagian besar kerusakan itu disebabkan oleh truk pengangkutan tambang,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.
Berdasar pada hasil temuan tersebut, lanjutnya, Komisi V merekomendasikan dua langkah solusi untuk mengatasi kerusakan jalan, yaitu solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk solusi jangka pendek, kami minta secepatnya dalam hal ini pemerintah pusat untuk memperbaiki ruas -ruas alan yang rusak ini,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dari keterangan pihak pemerintah pusat telah disampaikan bahwa pada tahun 2024 akan dilakukan perbaikan jalan sepanjang 6 kilometer melalui Inpres Jalan Daerah.
“Lalu bagaimana perbaikan sisa jalan rusak yang belum diperbaiki, kami harap secepatnya diperbaiki, sepanjang masih bisa dikerjakan ,” imbuhnya.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, masih kata Muhamad Iqbal, sesuai yang disampaikan Pj.Bupati Bogor Asmawa Tosepu harus ada jalan khusus untuk kendaraan angkutan tambang di wilayah tersebut. Dan saat ini sudah dalam proses pembuatan DED dan pengurusan izin Amdalnya.
“Tadi saya minta kepada pak Pj. Bupati Bogor agar DED dan izin Amdal untuk segera diselesaikan sehingga nanti bisa diajukan anggarannya ke pemerintah pusat,” papar dia.
Jika semua perizinan selesai dan jalan khusus truk tambang terealisasi, maka semua kendaraan angkutan tambang tidak boleh lagi melintasi jalan provinsi.
Ia menegaskan, pengelolaan jalan Parungpanjang ini sebenarnya berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun begitu, karena mungkin keterbatasan anggaran maka perlu ada intervensi Pemerintah Pusat.
“Itulah kenapa kami datang kesini untuk melihat kondisi kerusakan jalan, agar pemerintah pusat bisa mengintervensi anggaran untuk memperbaiki jalan – jalan yang rusak di Parungpanjang,” pungkas Muhamad Iqbal. [] Fahry
