Komisi V DPR RI Dukung Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Komisi V DPR-RI berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas. Untuk itu, Komisi V segera mengagendakan kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut.
Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Komitmen itu mengemuka ketika Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Firman Riansyah beserta perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur, melakukan audiensi dengan Komisi V, Kamis siang (19/5/2022), di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR-RI, Jakarta.
Delegasi Pemerintah Desa Bojongkulur diterima tiga anggota Komisi V. Masing-masing Sudewo ST, MT (Gerindra), Drs. H. Mulyadi, MMA (Gerindra), dan H. Dedi Wahidi, S.Pd (PKB).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, Sudewo, Mulyadi dan Dedi berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya,” ujar Mulyadi.
• Solusi pencegahan banjir
Komitmen yang disampaikan Komisi V itu merupakan tanggapan atas penjelasan yang diberikan oleh Kepala Desa Bojongkulur dan perangkatnya.
Menurut kepala desa Firman, audiensi dengan DPR-RI yang dilakukan pihaknya adalah untuk mencari solusi pencegahan banjir di Bojongkulur. “Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat,” tandas Firman.
Didampingi oleh Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, dalam pertemuan itu mengemuka adanya tuntutan warga Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.
Tuntutan itu berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023.
Dalam paparannya, Puarman menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya
Komisi V DPR-RI mengapresiasi kiprah KP2C yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana negara namun tetap konsisten melayani 32.000 anggotanya yang merupakan warga korban banjir. [] Hari
