Komisi IV Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB 2026
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam rangka evaluasi anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Selasa (7/1/2026).
Agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan pentingnya peran pengawasan DPRD guna memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Menurutnya, evaluasi anggaran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan Tahun 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.
Dalam pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran.
“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik,” tegas Fajar.
Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel.
Fajar menegaskan bahwa masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Bogor.
“Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik,” ujarnya.
Hasil rapat ini akan menjadi bahan tindak lanjut Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan. [] Ricky
