Komisi II Siap Dukung Kemajuan Transportasi di Kota Bogor
BOGOR-KITA.com BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor mengelar rapat kerja (raker) bersama Perumda Trans Pakuan dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor sekaligus koordinator Komisi II, M. Rusli Prihatevy, ini membahas wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
Rusli mempertanyakan dampak dari peralihan subsidi tersebut, terutama jika Perumda Trans Pakuan belum menjadi operator resmi BisKita.
Menurut Rusli, peralihan subsidi tanpa status operator resmi bagi Perumda Trans Pakuan akan merugikan perusahaan daerah tersebut.
“Dari proyeksi yang ada, kami berharap dalam 10 tahun ke depan Perumda Trans Pakuan bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peluang ini, kita bisa mendorong potensi tersebut di tahun-tahun mendatang,” ujar Rusli pada Rabu (23/10/2024).
Saat ini, operator resmi BisKita adalah Kodjari, sehingga Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apapun karena kepemilikan bus juga berada di bawah Kodjari.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk memberikan kontribusi PAD apabila diberikan rekomendasi sebagai operator baru BisKita.
“DPRD akan mendukung penuh. Namun, harus ada komitmen dari Perumda Trans Pakuan terkait besaran kontribusi yang akan diberikan. Kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan penugasan resmi kepada Perumda Trans Pakuan,” tegasnya.
Selain itu, Rusli juga menyoroti masalah hutang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang mencapai Rp7,7 miliar. Ia meminta agar masalah ini segera diselesaikan demi kepastian pendapatan dan kontribusi perusahaan ke depan.
Berdasarkan rencana bisnis, Perumda Trans Pakuan diproyeksikan memperoleh keuntungan Rp750 juta per tahun mulai 2025, namun Rp500 juta akan dialokasikan untuk melunasi hutang karyawan selama 10 tahun.
“Ini harus menjadi prioritas. Penyelesaian masalah hutang adalah kunci agar tidak menghambat kinerja dan kontribusi perusahaan ke depan,” pungkasnya. [] Ricky
