BOGOR-KITA.com – Polri perlu mengevaluasi para kasatwilnya, yakni kapolres dan kapolda, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Jangan sampai, akibat ketidakmampuan para kasatwil dalam memanage dan mengendalikan situasi kamtibmas di wilayah tugasnya, elit Polri lalu bersikap menyalahkan masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kontroversial berkepanjangan.
Hal ini dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima BOGOR-KITA.com, Sabtu (7/11/205).
Neta mengemukakan, keluarnya SE Kapolri No SE/06/X/2015 tgl 8 Okt 2015 sudah menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Polemik ini bisa menguras enerji kepolisian, padahal saat ini yang diperlukan adalah langkah taktis dan praktis kepolisian dalam menyikapi potensi konflik di masyarakat. Elit Polri tidak perlu mengeluarkan kebijakan khusus yang bisa memicu kontroversial. Tapi, dalam menempatkan para kasatwil harus mampu memilih figur-figur terbaik. Setidaknya, perwira yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini terhadap dinamika sosial di wilayah tugasnya. Para kasatwil yang hanya berorientasi pada "mataharinya" di pusat perlu dibersihkan agar para kasatwil yang ada benar-benar berorientasi pada kepentingan keamanan masyarakat di wilayah tugasnya.
Kasus Tolikara dan Aceh Singkil yang dijadikan contoh dalam mengeluarkan SE Kapolri misalnya, kerusuhan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi kesalahan masyarakat, apalagi yang terlibat dalam kerusuhan itu hanya segelintir masyarakat. Kesalahan fatal justru ada di pimpinan kepolisian setempat, yang cenderung tidak peka, kurang peduli, dan cenderung membiarkan potensi konflik. Dalam kasus Tolikara misalnya, kapoldanya saat itu justru sedang berada di Jakarta untuk mengikuti seleksi capim KPK.
Situasi yang tidak peka, kurang peduli dan cenderung membiarkan dinamika sosial di wilayah tugasnya, inilah yang perlu segera dievalusi elit Polri dari para kasatwil. Setelah dievaluasi dan dilakukan pergantian dan penataan, baru kemudian elit Polri mengeluarkan kebijakan agar para kasatwil benar-benar serius dalam menyikapi situasi wilayah tugasnya, terutama menjelang Pilkada serentak. Jika ada yang tidak patuh harus segera dikenakan sanksi.
Akan sangat naif jika belum melakukan evaluasi dan penataan terhadap para kasatwilnya, elit Polri langsung mengeluarkan kebijakan dan ketika kebijakan itu dikritisi serta menimbulkan polemik, elit Polri cenderung menyalahkan masyarakat yang mengkritisnya.
“IPW berharap Polri bersama-sama masyarakat menjaga situasi kamtibmas, dengan syarat Polri harus menempatkan para perwiranya yang senantiasa memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap wilayah tugasnya, sehingga tidak terjadi lagi konflik seperti di Tolikara dan Singkil, terutama di Pilkada serentak,” tutup Neta. [] Admin
