Forum Akademisi IPB Keluarkan “Seruan dari Bogor”, Soroti Kedaulatan dan Kebijakan Global
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Forum Akademisi IPB University menyampaikan Seruan Forum Akademisi IPB University untuk Kedaulatan Bangsa dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Minggu (15/3/2026).
Seruan tersebut dibacakan oleh juru bicara Forum Akademisi IPB University, Prof Herry Purnomo, di hadapan para akademisi dan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam pernyataannya, Forum Akademisi IPB menilai bangsa dan negara Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika geopolitik global, tantangan kedaulatan ekonomi, serta perkembangan kebijakan nasional dan internasional yang semakin kompleks.
Menurut forum tersebut, kondisi ini perlu disikapi dengan wawasan luas, kehati-hatian, serta kebijaksanaan yang berlandaskan pada kedaulatan data dan dasar keilmuan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan.
Forum Akademisi IPB juga menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bersatu menjaga komitmen terhadap konstitusi, prinsip permusyawaratan, demokrasi, serta kepentingan nasional jangka panjang.
Forum tersebut menegaskan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyampaikan pandangan berbasis ilmu pengetahuan guna menjaga arah pembangunan bangsa serta peran Indonesia dalam pergaulan dunia yang beradab.
Dalam seruan yang disebut sebagai “Seruan dari Bogor”, Forum Akademisi IPB menyampaikan enam poin utama. Pertama, meneguhkan komitmen pada konstitusi dan kedaulatan bangsa. Forum menilai kebijakan luar negeri Indonesia berpotensi terombang-ambing oleh dinamika geopolitik global apabila tidak secara konsisten berlandaskan pada amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Oleh karena itu, setiap hubungan bilateral maupun keputusan multilateral perlu diuji kesesuaiannya dengan amanat konstitusi.
Kedua, mendorong tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan. Forum menekankan bahwa keputusan strategis negara harus diambil melalui proses permusyawaratan terbuka, berlandaskan hukum dan bukti ilmiah, serta melibatkan perguruan tinggi, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil melalui konsultasi publik.
Ketiga, menyatakan keprihatinan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum meminta keterlibatan tersebut dikaji secara kritis dan terbuka untuk memastikan tidak melemahkan kedaulatan negara serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Selain itu, Indonesia diharapkan tetap konsisten mengutuk segala bentuk genosida di Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Keempat, menyampaikan keprihatinan terhadap penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Forum menilai kesepakatan tersebut perlu dikaji secara kritis karena berpotensi merugikan kepentingan ekonomi nasional, membatasi ruang kebijakan negara, serta berdampak pada perlindungan industri, konsumen, jaminan produk halal, dan kedaulatan data.
Kelima, mendorong DPR RI untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan meninjau kembali kebijakan ART. Forum meminta DPR melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konstitusional apabila kebijakan tersebut terbukti bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.
Keenam, menegaskan peran perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam menjaga masa depan bangsa. Forum menilai akademisi dan masyarakat madani memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan kritis berbasis ilmu pengetahuan serta menjaga kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi.
Forum Akademisi IPB juga menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman dan bebas bagi diskusi ilmiah serta kritik terhadap kebijakan publik, demi memastikan arah pembangunan Indonesia tetap berpihak pada kedaulatan bangsa, kesejahteraan rakyat, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian dunia sesuai cita-cita Pancasila.
