DPRD Soroti Minimnya Serapan Anggaran BTT untuk Penanggulangan Bencana
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyoroti rendahnya serapan anggaran dari pos Biaya Tidak Terduga (BTT) yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana dan perbaikan infrastruktur pascabencana di Kota Bogor.
Rusli mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan penggunaan anggaran BTT guna membantu korban bencana. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serapan BTT hanya mencapai 0,33 persen atau Rp310 juta dari pagu anggaran sebesar Rp92,11 miliar.
“Dengan banyaknya bencana yang terjadi pada bulan Oktober, kami mendorong Pemkot Bogor agar segera mencairkan anggaran BTT untuk para korban. Serapan anggaran saat ini sangat minim,” ujar Rusli pada Kamis (17/10/2024).
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan penyaluran BTT, tidak hanya untuk memastikan tidak ada bencana susulan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak digunakan secara optimal.
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, terdapat 85 kejadian bencana dengan 72 rumah terdampak, terdiri dari 31 rumah rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 15 rusak berat.
Rusli meminta Pemkot Bogor segera menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) kebencanaan yang dikeluarkan oleh BPBD agar proses pembangunan bisa segera dilakukan, sehingga tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya. Ia menekankan perlunya sinergi antara dinas teknis, seperti Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor, untuk mempercepat penanganan.
“Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak ditindaklanjuti dan menjadi tanggungan di tahun depan, seperti yang terjadi pada 2022 lalu. Kami akan membahas lebih lanjut laporan terkait BTT ini dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD, karena kami ingin memaksimalkan fungsi pengawasan kami,” tutupnya. [] Ricky
