Kota Bogor

DPRD Minta Pemkot Bogor Percepat Dokumen Trase Baru Jalan Saleh Danasasmita

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera mempercepat kelengkapan dokumen terkait pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita agar proses pembangunan tidak terhambat.

Hal tersebut disampaikan menyusul ditutup sementaranya jalan khusus roda dua yang mengalami keretakan. Penutupan akses tersebut dinilai menimbulkan persoalan bagi masyarakat karena harus menggunakan jalur alternatif.

Mohan menegaskan, kelengkapan dokumen dari Pemkot Bogor sangat penting agar tidak menghambat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan proses pelelangan pembangunan jalan tersebut.

“Kita akan minta Pemerintah Kota untuk serius dan mempercepat melengkapi dokumen. Jangan sampai ini menghambat Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelelangan,” ujar Mohan, Jumat (6/2/2026).

Baca juga  PAD Naik 100 Persen, DPRD Puji Bima Arya

Menurut Mohan, sempat terputusnya akses jalan khusus roda dua tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat karena merupakan jalur vital. Jika akses itu tidak segera difungsikan kembali, kepadatan lalu lintas dikhawatirkan akan terjadi di sejumlah titik.

“Kalau jalan itu tidak ada, maka titik-titik lainnya akan luar biasa padat, terutama di wilayah Ranggamekar dan sekitarnya. Jangan sampai itu terjadi,” jelasnya.

Mohan memastikan akan menyampaikan persoalan ini kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, agar proses administrasi tidak berlarut-larut dan menghambat pembangunan.

“Kita juga tidak ingin proses pembangunan ini sampai menyeberang tahun lagi ke 2027. Ini harus selesai di tahun ini,” tegasnya.

Selain itu, ia berencana berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti dokumen apa saja yang masih belum dilengkapi oleh Pemkot Bogor.

Baca juga  DPRD Kirim Surat ke Kemendagri Minta Penjelasan Tata Cara Pengisian Wakil Bupati

“Nanti akan kita sampaikan juga ke Dinas PUPR. Kita ingin tahu dokumen apa yang masih kurang dan belum disampaikan ke provinsi, supaya bisa segera dituntaskan,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top