BOGOR-KITA.com – Menyerahnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk membangun jalur khusus tambang, dimaklumi anggota Komisi III DPRD, Permadi Adjid.
Dia mengaku setuju dengan apa yang dilakukan Pemkab Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang secara terbuka tidak menyanggupi pembangunan jalur tambang dengan alasan anggaran yang sangat besar.
“APBD yang dialokasikan untuk Dinas PUPR memang lebih baik dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan rusak dan membangun jalan-jalan baru di Kabupaten Bogor yang masih banyak yang rusak,” kata Permadi, Minggu (28/7/2019).
Namun begitu, ia pun pesimis jika pembangunan jalur khusus tambang itu dibebankan kepada para pengusaha. Alasannya, tambang yang ada di wilayah Cigudeg, Rumpin juga Parungpanjang hanya masuk ke dalam tambang golongan C yang relatif kecil.
“Kalau tambangnya golongan A atau B yang depositnya banyak, pengusaha tambang tanpa diminta, pasti akan membangun jalan sendiri. Nah, masalahnya kalau tambang galian C sangat berat, bila pembiayaan dibebankan pada mereka,” ungkapnya.
Solusi yang paling tepat dan biayanya ringan, kata Permadi, jalan yang dilintasi angkutan tambang itu dinaikan saja kelasnya menjadi jalan nasional dan dilebarkan menjadi empat jalur.
“Jika memang Provinsi Jawa Barat, apalagi Kabupaten Bogor, tak sanggup, serahkan saja ke pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),biar mereka membiayai pelebaran jalan dengan sumber anggaran dari APBN, biaya tidak akan lebih besar dari pembangunan jalan khusus tambang,” tegas Politisi PAN itu.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor angkat tangan untuk membangun jalur khusus angkutan tambang. Anggaran yang hampir mencapai setengah triliun rupiah, menjadi alasan utama pemkab nyerah untuk melanjutkan pembangunan tersebut.
“Anggarannya sangat besar, kalau dipaksakan APBD kira bakal habis untuk jalan tambang, sementara masih banyak jalan yang harus dibangun,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Soebiantoro.
Dari informasi yang didapat, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur khusus angkutan tambang mencapai Rp430 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua hal, yakni pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan.
Sementara, panjang jalan tambang utu sendiri diperkirakan mencapai 23 kilometer, di mana 19 kilometer berada di Kabupaten Bogor dan sisanya berada di wilayah Tangerang. Atas pertimbangan itu, Soebiantoro menyebut, saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan untuk pembangunan jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan peningkatan jalan yang sudah rusak.
“Jalan khusus tambang kan diperuntukan bagi pengusaha tambang saja. Jalan yang kita bangun manfaatnya harus dirasakan langsung semua elemen masyarakat,” kata dia. [] Admin/Pkr
