DPRD Jabar Apresiasi Penunjukan BPSDM Jadi Corporate University
BOGOR-KITA.com, CIMAHI – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat yang resmi ditunjuk menjadi Corporate University oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Corporate University adalah pendekatan pembelajaran organisasi untuk pengembangan pegawai dengan tujuan mendukung kinerja organisasi.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, ada dua poin bahasan dalam kunjungan Komisi I DPRD Jabar ke BPSDM, yakni mengenai aset dan materi pengajarannya.
“Aset BPSDM ini digunakan juga untuk membantu penanganan covid 19, sekarang harus dipersiapkan masa transisinya seperti apa, sehingga fungsi BPSDM kembalii normal sebagai lembaga pelatihan,” ujar Bedi di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (12/4/2021).
Terkait materi pengajaran, Bedi mengatakan, sasarannnya adalah seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
“ASN merupakan aparatur negara, softskill yang harus dimiliki sebelum hardskil adalah bahwa ASN dapat menjamin Republik ini tetap tegak berdiri seperti halnya TNI dan Polri,” kata Bedi.
Selain itu, ASN juga merupakan pemersatu bangsa yang harus memiliki pemahaman dasar mengenai cita-cita proklamasi dan bagaimana mengisi pembangunan yang di dalamnya ada ideologi negara.
“ASN itu adalah pemersatu bangsa, tidak boleh seorang ASN berfikir ideologi alternatif selain Pancasila,” ucapnya
Bedi menegaskan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus menjadi satu rangkaian utuh dengan BPSDM yang ditunjuk menjadi Corporate University.
Dikatakan, gubernur memiliki misi mengusung Jabar Juara yang harus ditopang oleh peran birokrasi dari para ASN.
“Itu harus menjadi satu kesatuan antara Biro Organisasi, BKD dan BPSDM, harus sinergis,” katanya.
Selain itu, kata Bedi, BPSDM harus mampu menjawab materi pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan serta keinginan masa depan. Misalnya kebutuhan pemerintahan di era sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis digital.
Bedi menambahkan, anggota DPRD Jabar juga harus bisa melihat situasi softskill dan hardskill yang ada di ASN, di setiap OPD. Semua harus terpetakan.
“ASN harus bisa membuat inovasi, bukan hanya asal ikut pelatihan saja. Intinya ASN sebagai penjamin negara harus mampu menjawab tantangan zaman,” tutupnya. [] Hari
