Dosen IPB: Stunting Didominasi dari Keluarga Miskin dan Berpenghasilan Rendah
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Fakta Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan beban ganda permasalahan gizi, undernutrition, kelebihan berat badan, obesitas dan defisiensi mikronutrien. Tingginya kasus stunting di Indonesia juga dipicu oleh berbagai permasalahan, seperti ibu hamil anemia, ibu hamil kurang energi kronik, hingga obesitas.
Dr Tin Herawati, Pakar Stunting IPB University mengungkapkan bahwa rata-rata penurunan stunting dari tahun 2013 hingga 2021 yakni 1,6 persen per tahun. Dibandingkan dengan target penurunan stunting (14 persen hingga tahun 2024), maka target per tahun harus mencapai 3,3 persen.
“Karena itu kita harus melakukan percepatan penurunan stunting. Kami melakukan kajian untuk menemukan cara mempercepat penurunan stunting, terutama di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam Diseminasi Hasil kajian dan Policy Brief Percepatan Penurunan Stunting yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kamis (20/10/2022).
Menurutnya, kajian ini dilakukan pada profil keluarga dengan anak stunting dan melalui review literatur. Kajian dilakukan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga, karakteristik anak, riwayat kehamilan, pola asuh dan kondisi lingkungan.
“Penyebab stunting dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam intervensi stunting harus mengkolaborasikan kedua penyebab ini. Kajian dilakukan terhadap 270 keluarga di Jawa Barat. Data yang dihasilkan bisa menjadi kata kunci dalam upaya intervensi stunting di Jawa Barat. Saya berharap profil data tersebut dapat mendekati profil data di berbagai daerah Indonesia,” lanjut Dosen IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia ini.
Ia menjelaskan, hasil kajian mengungkapkan bahwa rata-rata keluarga yang memiliki anak stunting di Jawa Barat didominasi oleh keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Dari hasil tersebut, Dr Tien memberikan beberapa rekomendasi strategi untuk penurunan stunting.
Yakni, pemberian makanan tambahan (PMT) berkesinambungan bagi keluarga miskin dan anak di bawah usia dua tahun selama tiga bulan. PMT yang diberikan lebih beragam dan memanfaatkan potensi pangan lokal.
“PMT juga harus di edukasi kepada keluarga terkait makanan yang baik untuk anak, sehingga keluarga mampu secara mandiri memberikan PMT yang berkualitas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perlu adanya pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan keterampilan kerja bagi keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Edukasi keluarga juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas keluarga.
“Didukung dengan program edukasi remaja atau edukasi keluarga terkait kesiapan menikah dan perencanaan keluarga. Selain itu, perlu juga program layanan keluarga berencana yang melibatkan tokoh masyarakat dan peningkatan dukungan tenaga kesehatan dan anggota keluarga selama kehamilan,” jelasnya. [] Hari
