Bupati Bogor Rudy Susmanto Gandeng KPK Awasi Proyek Strategis 2026
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan seluruh program dan proyek strategis berjalan transparan, sesuai regulasi, serta bebas dari praktik korupsi.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam menjaga integritas pelaksanaan proyek pembangunan tahun anggaran 2026.
Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menjelaskan bahwa inisiatif pendampingan tersebut merupakan arahan langsung Bupati sebagai upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga proses pelelangan proyek.
“Bupati Bogor berkomitmen mencegah tindakan korupsi dengan meminta pendampingan KPK agar proyek strategis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pelelangan,” ujarnya.
Arif mengungkapkan, sejumlah perangkat daerah telah mengikuti rapat koordinasi. Pada 23 Februari 2026, Pemkab Bogor melakukan ekspose proyek strategis di hadapan KPK. Dalam kesempatan itu, KPK memberikan pertimbangan serta rekomendasi terkait pelaksanaan proyek, sekaligus membuka ruang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berkonsultasi terkait kegiatan non-strategis bila diperlukan.
Ia menegaskan, peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang diberikan menjadi masukan berharga bagi SKPD, khususnya dalam pelaksanaan proyek dengan nilai anggaran besar.
“Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Pendampingan KPK terhadap sejumlah proyek strategis Kabupaten Bogor disebut tidak hanya berlangsung pada tahun 2026, tetapi akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pendekatan ini menegaskan keseriusan Pemkab Bogor dalam mencegah korupsi, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme pelaksanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Eko Mujiarto, berharap pendampingan KPK dapat terus berlanjut.
“Dengan pendampingan ini, program yang dilaksanakan berjalan sesuai ketentuan yang ada dan target yang direncanakan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan lancar,” katanya. [] Hari
