Buntut Mogok Kerja Sopir Truk Sampah, Komisi III DPRD Kota Bogor Panggil DLH
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Setelah mogok kerja yang dilakukan oleh sopir truk sampah, Komisi III DPRD Kota Bogor mengadakan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor.
Rapat kerja itu untuk membahas solusi penanganan masalah persampahan di kota tersebut.
Sekretaris Komisi III, Bambang Dwi Wahyono, menegaskan bahwa masalah ini harus ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir.
“Kami telah berdiskusi dengan DLH dan menekankan bahwa penanganan masalah persampahan tidak hanya terbatas pada armada atau pengangkutan saja. Ini harus dikaji kembali dari segi program yang ada, termasuk dukungan dari semua elemen masyarakat Kota Bogor,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Selain itu, Bambang juga menyoroti pentingnya skala prioritas dalam penyelesaian masalah persampahan. Bahkan menurutnya, DLH harus memiliki program yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini.
“Ini adalah skala prioritas yang harus diselesaikan oleh DLH,” ucapnya.
Soal anggaran, Bambang menyebutkan bahwa DLH mengajukan anggaran sebesar Rp2,4 miliar per tahun untuk pelaksanaan program pengangkutan persampahan yang melihat dari program yang diterapkan oleh Kota Cimahi.
“Kami di Komisi III akan mendukung anggaran yang memadai agar program-program ini bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Sementara adanya tambahan dana dari warga untuk sopir truk sampah, Bambang mengatakan bahwa ini adalah bentuk apresiasi dari masyarakat, namun tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kesejahteraan sopir.
“Tambahan dari warga itu tidak wajib dan bervariasi, tergantung pada kerelaan masyarakat. Itu tidak bisa diprediksi dan tidak masuk dalam kategori kesejahteraan resmi mereka,” jelas Bambang.
Sementara, Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto, menyatakan bahwa Komisi III mendukung upaya-upaya yang dilakukan DLH dalam pengurangan sampah.
“Insya Allah, semua upaya operasional akan berjalan dengan baik. Dukungan dari Komisi III sangat penting bagi kami,” kata Denni.
Denni menjelaskan bahwa biaya operasional persampahan mencakup banyak hal yang tidak bisa diprediksi, termasuk kecelakaan kerja dan kebutuhan peremajaan armada.
“Kami masih menghitung dan mempertimbangkan usulan anggaran yang ada. Armada yang sudah tua juga membutuhkan peremajaan,” jelasnya. [] Ricky
