Oleh : Mubdi Tio Thareq
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun nonirigasi, mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektare (ha) per tahun. Sementara itu, dibutuhkan sedikitnya lima tahun bagi lahan sawah baru untuk mencari tingkat produktivitas padi seperti lahan sawah beririgasi teknis.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan monitoring yang dilakukan KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kajian dan monitoring dari KPK ini merupakan keseriusan pemerintah dalam pencegahan alih fungsi lahan. Rata-rata luasan lahan baku sawah berkurang sebesar 650 ribu ha per tahun atau ekuivalen dengan 6,50 juta ton beras (BPS). Jadi dipastikan terjadi pengurangan luasan lahan sawah setiap tahun yang otomatis diikuti dengan turunnya produksi beras.
Berdasarkan kajian KPK pula, pemerintah belum memberikan insentif dan pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah dan pemilik lahan sebagaimana diatur pada pasal 38 sampai dengan pasal 43 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan PP No 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akibatnya, pemilik lahan dan pemerintah daerah enggan mempertahankan lahan pertaniannya dan beralih ke fungsi lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi bagi mereka.
Dalam kunjungan lapangan KPK ke Bekasi dan Karawang beberapa waktu lalu, menunjukkan pemerintah daerah tetap melakukan alih fungsi lahan baku sawah beririgasi teknis menjadi perumahan dan kawasan industri. Motifnya adalah memperbesar pendapatan pajak dan peningkatan ekonomi masyarakat. KPK juga menemukan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun antara lembaga pusat dengan lembaga daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan tidak berjalan. Termasuk pengawasan dan pemantauan, tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk masalah alih fungsi lahan sawah ini.
Dalam kajian itu juga terungkap, KPK telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian/lembaga yang terkait sejak 2017, namun sudah dua tahun tidak ada tindak lanjut. Untuk menjamin terlaksananya swasembada beras maka laju penurunan lahan baku sawah perlu dikendalikan, KPK pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah menunjuk Menko Perekonomian untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan UU No 41 Tahun 2009. Kedua, dalam pelaksanaannya, sedikitnya beberapa kementerian dapat diberikan tugas dan target yang spesifik, yaitu Kementerian Dalam Negeri mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk segera menetapkan regulasi untuk melarang pengalihan lahan sawah baku melalui penetapan area LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketiga, Kementan dan Kementerian ATR/BPN menyusun mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi pemilik lahan dan
pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan LP2B. Keempat, Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme keuangan untuk pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi daerah yang telah/belum melaksanakan LP2B.
Krisis Iklim
Krisis iklim seperti hilangnya alam liar mengancam lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) dunia. Laporan ini disampaikan World Economic Forum (WEF), yang studinya berkolaborasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) Inggris.
Hasil studi itu keluar setelah 2019 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah bagi lautan di seluruh dunia. Juga tahun terpanas kedua untuk rata-rata suhu udara global. Dan kebakaran hutan serta lahan yang melalap banyak wilayah di Amerika Serikat (AS), Hutan Amazon, dan Australia.
“Sebanyak US$ 44 triliun atau lebih dari separuh PDB dunia dari kegiatan ekonomi cukup atau sangat bergantung pada alam dan segala yang diberikannya. Oleh karena itu terancam jika alamnya musnah,” bunyi laporan tersebut.
Sektor konstruksi dunia, yang bernilai US$ 4 triliun, lalu pertanian (US$ 2,5 triliun), serta makanan minuman (US$ 1,4 triliun) menjadi tiga besar industri yang paling bergantung pada alam.
Total nilai perekonomian tiga industri tersebut ditaksir mencapai dua kali lipat perekonomian Jerman. Ketiganya, tambah studi tersebut, bergantung pada pengambilan langsung sumber daya alam dari hutan serta lautan. Ataupun dari ekosistem alam seperti tanah yang subur, air bersih, penyerbukan, serta iklim yang stabil.
Dengan demikian, pada saat kemampuan alam untuk menyediakan manfaatnya semakin berkurang, industri-industri tersebut bakal terdampak sangat besar. Industri-industri yang sangat bergantung pada alam menghasilkan 15% dari PDB global atau sebesar US$ 13 triliun. Sedangkan industri-industri yang cukup bergantung pada alam sebesar 37% atau US$ 31 triliun.
Pengelolaan lingkungan hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai kepatuhan sektor manu faktur dalam pengelolaan lingkungan guna menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan masih rendah. Salah satu indikator kinerja pengelolaan lingkungan dinilai dari raihan Proper Hijau.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro mengatakan hingga 2019, jumlah industri yang dinilai melalui Proper ada 2.045 perusahaan, meningkat dari 2018 yang 1.906 perusahaan.
Adapun khusus industri Manufaktur Prasarana Jasa atau MPJ berkisar 29,15% atau 597 perusahaan. Peringkat MPJ pada tahun lalu yakni emas diperoleh satu perusahaan, hijau 23 perusahaan, biru 459 perusahaan, dan hitam 1 perusahaan. Dari angka di atas yang lolos Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) dari sektor MPJ ber jumlah 37 atau 13,7%dari total perusahaan yang lolos 271.
Menurut Sigit, melihat evaluasi perusahaan manufaktur memang masih kurang kinerjanya dibandingkan dengan sektor minyak dan gas, serta pembangkit. Dari sisi inovasi, pihaknya menerima 794 inovasi dari calon kandidat. Inovasi yang berasal dari sektor manufaktur berjumlah 130 dari total angka itu.
Perinciannya, untuk aspek efisiensi energi 31 inovasi, penurunan emisi 16 inovasi, upaya 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) limbah B3 17 inovasi, aspek 3R limbah non B3 terdapat 16 inovasi. Ada pula efisiensi air dan penurunan beban pencemaran serta keanekaragaman hayati 24 inovasi dan pemberdayaan masyarakat hanya dua inovasi.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai klaim bahwa kinerja pengelolaan lingkungan di industry manufaktur masih rendah, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Menurut penulis, saat ini ancaman ketahanan pangan atau food security semakin menganga tidak hanya di Indonesia, namun di berbagai belahan dunia lainnya yang dipicu oleh berbagai faktor mulai dari kerakusan manusia dalam mengelola ekonomi dan menarik investasi, pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tersistematisasi, sehingga alam mengalami disbalance nature atau ketidakseimbangan alam, sampai kepada penyalahgunaan atau pemfungsian lawan-lahan produktif menjadi lahan-lahan yang kurang produktif seperti pembangunan mall, perumahan, infrastruktur dan lain-lain yang semakin merusak lingkungan hidup. Pangan yang tergerus jangan dipandang sebagai masalah enteng, karena dapat memicu instabilitas bahkan peperangan antar banyak negara.
[] Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi.
