BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pengamat sosial Yusfitriadi mengungkap 5 hal yang perlu dilakukan untuk membangkitkan perekonomian sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera memberikan stimulus kepada UMKM yang terdampak covid-19.
Dalam keterangannya kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (11/7/2020), Yusfitriadi yang merupakan Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) merinci 5 hal itu.
Pertama, stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang dimaksud, kata Yusitriadi, adalah berupa bantuan stimulan, untuk penguatan permodalan koperasi dan UMKM. “Tentu bantuan tersebut tidak boleh cuma-cuma. Namun akan lebih efektif berupa bantuan modal bergulir dengan pengawasan dan progres dan transparan dan akuntabel. Termasuk ketegasan dalam reward and punishmentnya,” kata Yus, sapaannya.
Kedua, sambung Yus, pengadaan kebutuhan pemerintah untuk UMKM. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh koperasi dan UMKM terkait kebutuhan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Namun selalu saja menggandeng perusahaan makro melalui lelang perusahaan. Padahal sangat mungkin koperasi dan UMKM pun bisa mengadakan barang dan jasa tersebut. Sehingga akan terlihat upaya pemerintah dalam keberpihakannya terhadap koperasi dan UMKM,” kata Yus menyayangkan.
Ketiga, kerjasama dengan BUMD. “Tentu saja ada beberapa BUMD yang bisa bersinergi dengan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor. Kerjasama tersebut entah melalui pengadaan barang dan jasa untuk melayani kebutuhan ASN di lingkungan Kabupaten Bogor, maupun untuk melayani kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Keempat, lanjutnya, program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan kepada semua perusahaan harus berorientasi pada penguatan koperasi dan UMKM. Seperti dalam bentuk supporting dana bergulir, penguatan kapasitas dan keahlian, bantuan berjejaring dan pemasaran. Bahkan sangat mungkin berkomitmen untuk menggunakan produk yang berasal dari koperasi dan UMKM yang berasal dari Bogor.
Kelima, sinergi dengan perbankan. Eksistensi lembaga keuangan atau perbankan di Kabupaten Bogor harus berbanding lurus dengan penguatan ekonomi koperasi dan UMKM dengan proses mudah dan bunga yang rendah. “Tentu saja melalui ukuran selektif yang tegas serta pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sehingga pemerintah daerah harus berani bersikap tegas bagi pelaku usaha makro dan pelaku usaha perbankan ketika tidak jelas keberpihakannya terhadap penguatan koperasi dan UMKM,” kata dia.
Yus menilai komitmen penguatan UMKM amat sangat kompleks. “Saat ini saya melihat keberpihakan pemerintah dan stakeholder lainnya terhadap penguatan UMKM belum begitu optimal. Padahal secara teoritis dan berbagai narasi tentang basis koperasi dan UMKM sebagai soko guru kemandirian dan kekuatan bangsa sudah selesai,” kata dia.
Namun dalam implementasinya, sambung dia, baik itu pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, pelaku usaha perbankan dan pelaku-pelaku usaha besar di Kabupaten Bogor belum sepenuh hati baik dalam pada aspek kebijakan, terlebih pada tararan implementasinya. [] Hari
