BOGOR- KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Amanat Nurani (F. AN) Achmad Rifki Alaydrus menginisiasi kampung juara untuk warga saat melakukan reses masa sidang ketiga tahun 2020 di Kampung Cemplang, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kamis (9/7/2020).
Sebelum reses dimulai, warga yang hadir diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan, menggunakan masker, hand sanitizer dan jaga jarak saat reses berlangsung.
Rifki mengaku saat melakukan reses dirinya ingin berbeda dari reses anggota dewan yang lain, selain menyerap aspirasi warga, Rifki juga memberikan program kepada warga yakni kampung juara.
“Saya ingin reses saya ini berbeda dari yang lain, selain kita menyerap aspirasi dan keluhan warga, saya juga mempunyai program yakni Kampung Juara. Jadi, kita ingin membangun mindset masyarakat yang menjadikan suatu kampung itu menjadi kampung mandiri supaya tidak selalu bergantung kepada anggaran anggaran pemerintah,” ucap Rifki
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, program Kampung Juara ini merupakan gagasan yang dinilai bisa mendongkrak perekonomian warga karena didalam program tersebut dari segi ekonomi ada bidang yang membangun dan mengembangkan usaha warga khususnya UMKM.
“Seperti di wilayah Cilendek Barat RW 12 dana RW 13, kita akan jadikan kampung percontohan, kita coba untuk mengembangkan usaha warga itu dari mulai pembesaran ikan, pengolahan dan pengemasan sehingga memiliki daya jual yang menghidupkan perekonomian warga bahkan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya,” jelasnya.
Saat reses berlangsung, lanjut anggota Komisi 3 ini banyak warga yang menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Warga banyak yang mengeluhkan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah bagi warga terdampak pandemi Covid-19.
“Banyak warga yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah yang dinilai belum merata bahkan untuk tahap dua ini masih belum ada penyalurannya. Namun, memang bansos tahap dua ini belum turun lantaran pemerintah masih mendata secara valid untuk keseluruh warga yang terdampak,” ungkapnya.
Tak hanya soal bansos, warga juga mengeluhkan terkait RTLH, pembangunan jalan setapak dan PJU, karena banyak yang tidak berfungsi.
Selain itu, tambah Rifki, warga juga banyak mengeluhkan soal sulitnya masuk sekolah di tahun ajaran baru, karena diterapkannya sistem zonasi.
“Yang dikeluhkan warga soal sekolah khususnya tingkat SMA terkendala dari sistem zonasi lantaran banyak warga yang kurang mampu tidak masuk sekolah yang diinginkan. Harapan warga, anaknya bisa sekolah di sekolah negeri terlebih warga yang tidak mampu supaya bisa meringankan biaya anaknya saat bersekolah. Jadi ini harus bisa menjadi bahan evaluasi ditahun selanjutnya agar tidak terjadi kembali hal hal seperti itu. Kedepan kita akan koordinasikan persoalan ini,” tutupnya. [] Ricky
