Kota Bogor

Rifki Alaydrus Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Bogor Barat

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Rifki Alaydrus, mengajak masyarakat untuk lebih memahami aturan serta manfaat pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menyebarluaskan produk hukum yang telah ditetapkan DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Rifki mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah masih perlu ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit warga yang belum mengetahui jenis pajak yang harus dibayarkan, mekanisme penyetoran, hingga pemanfaatan uang pajak bagi pembangunan daerah.

“Melalui kegiatan ini kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan, sehingga mereka memahami bagaimana cara membayar pajak serta bisa mengetahui manfaat yang nantinya kembali dirasakan,” ujar Rifki usai sosialisasi Perda di Aula Kecamatan Bogor Barat, Rabu (18/11/2026).

Dalam sesi diskusi, kata Rifki sejumlah warga turut mempertanyakan mekanisme pembayaran pajak restoran dan pajak tenaga listrik.

Menanggapi hal tersebut, Rifki menjelaskan bahwa pajak restoran yang dibayarkan konsumen saat makan atau minum di restoran maupun kafe, selanjutnya disetorkan oleh pihak pengelola usaha kepada Pemerintah Kota Bogor.

Begitu pula dengan pajak tenaga listrik yang sudah termasuk dalam komponen pembayaran listrik, termasuk ketika masyarakat membeli token listrik.

Menurutnya, penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Masih banyak jenis pajak yang belum diketahui masyarakat secara luas. Di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak waris, hingga pajak tenaga listrik,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai kebijakan pembebasan pajak daerah untuk nilai di bawah Rp100 ribu. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah agar tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rifki juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ia menilai, kepatuhan membayar pajak memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan Kota Bogor. Pasalnya, berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, hingga penyediaan transportasi publik, turut ditopang oleh pendapatan pajak dan retribusi daerah.

“Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Jadi, pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rifki berharap sosialisasi produk hukum daerah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Ia menyebut, selama ini masih terdapat warga yang belum mengetahui berbagai regulasi yang berlaku di Kota Bogor, salah satunya karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

Ke depan, DPRD Kota Bogor berencana mendorong kegiatan sosialisasi Perda agar dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan Pemerintah Kota Bogor, khususnya bagian hukum.

“Insyaallah, dengan adanya sosialisasi ini, program Pemerintah Kota Bogor dan DPRD bisa lebih dipahami masyarakat luas. Ke depannya, kegiatan sosialisasi Perda akan kami dorong agar rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali sehingga informasi mengenai produk hukum daerah semakin luas diketahui masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta : Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

PROFIL

[widget id="flex-posts-list-4"]
To Top