Rakor Pemprov Jabar Bahas Penanganan Pasien Darurat hingga Rencana BRT Bogor-Depok
BOGOR-KITA.com, DEPOK — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota membahas sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari penanganan pasien dalam kondisi darurat hingga rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) yang menghubungkan wilayah Bogor dan Depok.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, salah satu poin yang dibahas adalah penguatan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan.
Menurut Dedie, pemerintah daerah bersama rumah sakit akan mengambil langkah agar persoalan administratif tidak menghambat penanganan awal pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.
“Untuk pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan, kita sepakati ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, pasien dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu,” kata Dedie.
Ia mengatakan, penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat dapat segera memperoleh pertolongan medis.
Selain kesehatan, rapat koordinasi tersebut membahas pelayanan pendidikan, perlindungan tenaga kerja melalui asuransi ketenagakerjaan, serta pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Dalam rapat itu juga dibahas sejumlah agenda yang akan berlangsung di Kota Bogor pada November mendatang, di antaranya peresmian trase baru Jalan Saleh Danasasmita-Batutulis dan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.
“Bulan November nanti ada beberapa agenda di Kota Bogor, di antaranya peresmian jalan trase baru Saleh Danasasmita-Batutulis dan penutupan Porprov. Agenda tersebut juga akan dirangkai dengan rapat koordinasi untuk membahas rencana program BRT Provinsi,” ujar Dedie.
Rencana BRT Provinsi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan konektivitas transportasi antardaerah.
Dedie mengatakan, rencana tersebut diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, hingga Kota Depok, serta wilayah lain dalam pengembangan jaringan transportasi publik di Jawa Barat.
“Rencana BRT ini diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya. Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi penting agar perencanaannya dapat berjalan terintegrasi,” katanya.
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor akan mengikuti pembahasan bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya terkait program lintas wilayah tersebut.
Menurut dia, koordinasi antardaerah diperlukan agar kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan tenaga kerja, perpajakan, dan transportasi, dapat berjalan secara terintegrasi.[] Hari
