Anton Suratto Dorong Penguatan Pertahanan Maritim di Wilayah Perbatasan
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Komisi I DPR RI mendorong penguatan sistem pertahanan maritim di wilayah perbatasan laut. Penguatan tersebut dinilai perlu dilakukan untuk mempersempit celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan barang ilegal dan narkotika.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyoroti posisi geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional, termasuk Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.
Menurut Anton, kondisi geografis tersebut perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur, alutsista, serta logistik yang memadai bagi pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan, termasuk Lanal Tarempa dan Lanal Ranai.
“Tantangan di lapangan saat ini sangat kompleks, mulai dari penyelundupan transnasional skala besar, kerawanan wilayah perbatasan, hingga keterbatasan infrastruktur dan logistik di pangkalan garis depan. Pertahanan laut jangan sampai menyisakan celah,” kata Anton dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, (1/10/2026).
Anton mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut mengambil langkah untuk memperkuat sistem pengawasan di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui pemenuhan perangkat pengawasan modern, seperti radar pantai (coastal radar) di pulau-pulau terluar.
Selain itu, dia mendorong optimalisasi patroli terkoordinasi (coordinated patrol) lintas batas negara untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah perbatasan laut.
“Kami mendorong kebijakan afirmatif guna menyelesaikan kendala logistik, pemeliharaan alutsista, serta efektivitas patroli bersama demi menjaga kedaulatan laut kita,” ujar Anton.
Komisi I DPR RI menyatakan temuan di lapangan dan masukan terkait kondisi operasional prajurit di wilayah perbatasan akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi. DPR juga menyatakan akan mengawal pembahasan anggaran dan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan pertahanan laut dalam masa persidangan berjalan.[] Hari
