Ketua MPB Soroti Penyelewengan Anggaran Desa di Hari Desa Nasional
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh pada 15 Januari diminta tidak berhenti sebagai seremoni belaka. Ketua Masyarakat Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati, justru menyoroti masih maraknya dugaan penyelewengan anggaran desa, meski pemerintah pusat dan daerah terus menggelontorkan bantuan keuangan dalam jumlah besar.
Menurut Atiek, desa saat ini menjadi “primadona” karena menerima berbagai alokasi dana, mulai dari Dana Desa, Bantuan Keuangan, hingga anggaran program lainnya. Namun di lapangan, masih banyak temuan masyarakat yang menjadi sorotan, terutama terkait Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari Dana Desa.
“Desa sekarang banyak dapat bantuan. Tapi di sisi lain, masih banyak dugaan penyelewengan anggaran yang ditemukan masyarakat, salah satunya di program Ketahanan Pangan,” ungkap Atiek, Kamis (15/1/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, mulai dari penyaluran yang tidak sesuai jumlah hingga data penerima manfaat yang diduga fiktif.
Atiek menegaskan, sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah melakukan monitoring dan evaluasi yang jauh lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran desa. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah penerapan sistem atau aplikasi real time untuk seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran desa.
“Setiap kegiatan harus langsung diunggah dan bisa diakses masyarakat. Dengan begitu, pengawasan akan lebih mudah dan transparan,” ujarnya.
Ia berharap, memasuki tahun 2026, pengawasan penggunaan anggaran desa benar-benar diperketat, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang menyatakan seluruh desa akan diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP.
“Monev dan audit wajib dilakukan agar tidak ada pemdes yang main-main dengan uang rakyat. Apalagi Gubernur Jawa Barat juga sudah menginstruksikan agar seluruh kegiatan desa ditayangkan di platform media sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Ciseeng, Subhi, dalam momentum Hari Desa Nasional turut mengajak seluruh kepala desa dan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Ini momentum bagi semua pemdes untuk berbenah dan membangun desa agar lebih maju dan lebih baik,” imbau Subhi. [] Fahry
