Rapat Bersama Menteri, Rudy Susmanto Dorong Penanganan Terpadu Banjir di Hulu Ciliwung
BOGOR-KITA.com, JAKARTA -Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang membahas pemulihan lahan serta langkah antisipasi banjir dan longsor di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Rapat berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas penguatan koordinasi penanganan banjir secara terpadu di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Fokus penanganan diarahkan pada wilayah hulu, terutama kawasan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua yang dinilai berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Upaya yang dibahas meliputi pembangunan infrastruktur retensi air, rehabilitasi lingkungan melalui penghijauan kembali, penguatan regulasi tata ruang, mitigasi bencana, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan.
Rudy Susmanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah penanganan banjir yang dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurut dia, sinergi antardaerah menjadi faktor penting agar program pengendalian banjir berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir. Kolaborasi lintas wilayah diperlukan untuk menghasilkan solusi jangka panjang,” ujar Rudy.
Sementara itu, Pratikno menegaskan bahwa penanganan banjir di DAS Ciliwung perlu dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor. Ia menyebut penguatan infrastruktur, rehabilitasi lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten.
“Penanganan harus dimulai dari kawasan hulu dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir dan melibatkan berbagai sektor,” kata Pratikno. [] Hari
