DPRD Kota Bogor Evaluasi Perda Transportasi, Ini Catatan Mereka
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perumda Trans Pakuan dan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Jatirin, mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua perda tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis.
“Perwali yang sudah diterbitkan baru dua, masing-masing perda baru memiliki satu perwali. Ini harus segera ditindaklanjuti,” jelas Jatirin, Rabu (1/10/2025).
Terkait Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perumda Trans Pakuan, Jatirin menyebutkan bahwa Direksi Perumda Trans Pakuan meminta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Namun, permintaan itu belum disetujui DPRD karena harus menunggu kajian ekonomi serta rencana bisnis yang jelas.
“Harapan PTP, Pemkot Bogor bisa memberikan PMP. Tapi harus ada kajian ekonomi dan rencana bisnis yang detail,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyoroti Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi. Ia menilai perda tersebut perlu dilakukan perubahan karena terdapat banyak substansi yang tidak lagi relevan dengan aturan turunan undang-undang maupun perkembangan transportasi di Kota Bogor.
“Ada 11 poin catatan untuk perubahan Perda Transportasi. Jika substansi perubahan mencapai lebih dari 50 persen, maka harus dibuat perda baru,” jelas Endah.
Ia menambahkan, evaluasi perda ini juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap RPJMD dan RPJPD Kota Bogor.
“Pemkot menekankan bahwa layanan transportasi yang nyaman, aman, dan lancar menjadi target sesuai RPJMD. Sejalan dengan visi Kota Bogor, yaitu ‘Bogor Lancar’, maka komitmen Pemkot juga harus jelas dalam hal ini,” pungkasnya. [] Ricky
