Dukung EIGER, Guru Besar IPB Soroti Ketimpangan Pembangunan Pariwisata Nasional
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan mega-biodiversitas dan budaya terbesar di dunia. Dari potensi hayati, geologi, budaya, hingga bahari dan pesisir, negeri ini menyimpan peluang ekowisata yang berlimpah. Namun, perkembangan pariwisata nasional dinilai masih jauh dari optimal.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Ricky Avenzora, menilai pembangunan pariwisata Indonesia dalam beberapa dekade terakhir tertinggal dibandingkan negara tetangga.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, hingga ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pra-Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, Kamis (18/9/2025).
Dalam paparannya berjudul “Retrospeksi Akademis 35 Tahun Pembangunan Ekowisata di Indonesia”, Prof. Ricky, yang akrab disapa Prof. Ara, juga menyoroti kekayaan budaya Nusantara yang belum tergarap serius. Lebih dari 1.300 etnis, ratusan seni bela diri, permainan tradisional, hingga ribuan folklor, menurutnya, menyimpan potensi industri kreatif.
“Penelitian mahasiswa saya di satu kabupaten saja menemukan lebih dari 300 folklor. Bayangkan jika dikalikan dengan 457 kabupaten/kota di Indonesia. Ini bisa menjadi kekuatan besar industri kreatif kita, bahkan menandingi drama Korea,” ungkapnya.
Prof. Ara menilai ada tiga masalah utama pariwisata di Indonesia, yakni devisa dan jumlah wisatawan masih kalah dari negara tetangga, potensi alam dan budaya yang banyak mengalami kerusakan, serta distribusi manfaat pariwisata yang timpang.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah ekowisata,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, ia menyoroti pengembangan pariwisata yang selama ini terlalu terjebak pada skema vokasional, sehingga tidak menghasilkan kompetensi komprehensif. Akibatnya, perencanaan lemah dan kinerja birokrasi buruk.
Sebagai solusi, ia menawarkan beberapa langkah, di antaranya academic reengineering di bidang kepariwisataan, pergeseran paradigma pembangunan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat lokal, serta penguatan peran sektor swasta sebagai inkubator bisnis komunal.
Terkait peran swasta, Prof. Ara menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah pemerintah tersebut cenderung bernuansa individual over acting dan abuse of power.
“Intinya tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak. Praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, hak usaha para pengusaha wisata semestinya dikembalikan, bahkan didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu yang ia soroti adalah EIGER Adventure Land, yang dinilainya konsisten mengembangkan ekowisata.
“Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata kategori menengah-atas yang konsisten. EIGER adalah salah satunya, dan seharusnya didukung penuh,” ujarnya.
Ia menekankan, jika ada kekeliruan dari pihak swasta, pemerintah sebaiknya memberi arahan dan bimbingan, bukan melakukan tindakan represif.
“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan, serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan negara,” pungkasnya. [] Ricky
