Kades Di Puncak Kritisi KLH Segel Tempat Usaha
BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel dan menutup tempat usaha di kawasan Puncak tidak hanya dikritisi masyarakat maupun aktivis, tapi kini para kepala desa di Puncak juga ikut angkat bicara, salah satunya dari Kepala Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Dedi Junaedi.
Menurutnya, pergerakan Menteri Lingkungan Hidup ke kawasan Puncak beberapa waktu lalu tentunya akan berpengaruh pada situasi ekonomi dan sosial di masyarakat.
Selain itu, pengangguran baru juga dipastikan akan bertambah. Belum lagi iklim investasi juga dinilai bakal turun.
“Dan yang paling terasa pastinya berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD),” kata Dedi.
Tidak hanya itu, Kepala Desa Gadog ini juga memprediksi, kebijakan Menteri LH akan berpengaruh pada bagi hasil pajak daerah ke desa melalui Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD).
“Ini akan berdampak ke desa bagi hasil pajaknya, karena banyak tempat usaha gegara disegel akhirnya sepi, belum lagi yang ditutup, ini akan berpengaruh pada pajak daerah,” bebernya.
Ia menyebut, di Kecamatan Megamendung ada 19 tempat usaha yang sudah dipasang plang pengawasan dan segel.
“Sementara di Desa Gadog sendiri ada 2 tempat usaha disegel,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, melalui APDESI berencana akan berdialog dengan Gakum KLH.
“Jadi untuk menjaga iklim usaha di kawasan Puncak, APDESI berencana melakukan dialog dengan Gakum, agar apa yang terjadi saat ini dikawasan Puncak tidak terjadi lagi,” tandasnya. [] Danu
